TANJUNG SELOR – Sudah lebih dari 15 tahun Sungai Buaya di Muara Bunyu Selatan, Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, mengalami pendangkalan tanpa pengerukan berarti.
Sungai yang menjadi jalur utama aktivitas nelayan dan transportasi air itu kini berubah menjadi ancaman bagi mata pencaharian warga.
Hingga 2026, belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, untuk menangani persoalan yang terus berulang ini.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan dan kemarahan warga yang merasa aspirasi mereka selama ini diabaikan.
Keluhan soal pendangkalan sebenarnya bukan hal baru. Pada September 2024, masyarakat sudah menyuarakan permintaan agar pemerintah segera melakukan pengerukan. Namun, lebih dari satu tahun berlalu, kondisi sungai justru semakin parah.
Minggu (1/3), warga kembali menyampaikan protes terbuka. Mereka menilai, tanpa intervensi serius, aktivitas nelayan akan terus terganggu dan risiko kecelakaan semakin tinggi.
Andhika Putra Soeharto, salah satu nelayan setempat, mengatakan pendangkalan Sungai Buaya sudah berlangsung lama dan tak pernah ditangani serius.
“Sungai Buaya sudah lama mengalami pendangkalan. Tahun 2024 kami sudah memohon kepada pemkab dan provinsi, tapi sampai sekarang belum juga diperhatikan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menurutnya, saat air surut, kondisi sungai sangat memprihatinkan. Dasar sungai yang mengering bahkan bisa digunakan untuk bermain sepak bola sebuah gambaran ekstrem yang menunjukkan betapa dangkalnya alur sungai tersebut.
“Kalau surut, dangkal sekali. Nelayan sangat terganggu. Kami harus menunggu air pasang. Kalau angin ribut atau badai datang, kami terpaksa keluar masuk muara dengan risiko gelombang besar,” jelasnya.
Pendangkalan tak hanya memperlambat aktivitas, tetapi juga membahayakan keselamatan. Perahu nelayan kerap kandas. Dan Saat air surut selama beberapa hari, aktivitas di Sungai Buaya bisa lumpuh total. Perahu tidak bisa melintas, dan nelayan terpaksa berhenti melaut.
Warga sebenarnya pernah melakukan pengerukan secara gotong royong. Namun upaya manual itu jelas tak memadai untuk mengatasi sedimentasi yang sudah menumpuk bertahun-tahun.
“Kami para nelayan ini mengarungi pasir supaya bisa lewat. Sampai batas mana bisa digali dengan tenaga manusia? Perlu alat berat supaya sungai ini kembali normal,” tegas Andhika.
Ia menambahkan, pendangkalan bukan hanya terjadi di muara, tetapi juga hingga ke bagian dalam sungai. Padahal, jalur tersebut juga dilalui speed boat reguler dan berbagai aktivitas transportasi air lainnya. Semua kini bergantung pada pasang surut air.
“Hari ini untuk kondisi air pasang, dan masih bisa dilewati. Tapi kalau beberapa hari surut, sungai sangat dangkal serta kering,” katanya.
Kekecewaan warga semakin memuncak ketika menyinggung pembangunan dermaga oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang disebut menelan anggaran lebih dari Rp80 miliar.
Menurut mereka, proyek besar itu belum menjawab persoalan mendasar yang dihadapi nelayan.
“Dana besar untuk dermaga, tapi saat air pasang besar, kotoran dari laut masuk ke sungai dan tertahan di sekitar dermaga. Kenapa tidak sekalian lakukan pengerukan atau perbaikan alur sungai?” ujarnya.
Warga menilai seharusnya ada sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam merencanakan pembangunan infrastruktur pesisir.
Dermaga megah tanpa akses sungai yang memadai dinilai tidak efektif dan justru menghambat aktivitas nelayan.
Mereka juga menyinggung bahwa janji pengerukan sudah terdengar sejak era gubernur sebelumnya, termasuk pada masa kepemimpinan Irianto Lambrie. Namun hingga kini, realisasinya tak kunjung terlihat.
“Sudah lebih 15 tahun janji itu kami dengar. Sampai sekarang sungai ini tidak pernah disentuh secara serius,” tegasnya.
Bagi masyarakat Bunyu, Sungai Buaya bukan sekadar aliran air. Sungai itu adalah jalur ekonomi, sumber penghidupan, dan akses utama mobilitas.
Ketika sungai dangkal, bukan hanya perahu yang terhenti, tetapi juga dapur keluarga nelayan.
Warga berharap pemerintah segera melakukan pengerukan menyeluruh dengan alat berat, bukan sekadar tambal sulam.
Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan infrastruktur agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir.
“Sebagai nelayan dan pribumi Bunyu, kami hanya minta pemerintah lebih peduli. Jangan hanya bangun fisik besar, tapi masalah utama seperti sungai dibiarkan,” tutup Andhika. (Lia)
