BERAU, IT-NEWS.ID – Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap ratusan pekerja PT Asri Kemasindo di Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, dipertanyakan. Dari sekitar 280 pekerja yang disebut bekerja di perusahaan tersebut, hanya 24 data karyawan yang diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ironisnya, dari 24 pekerja itu, hanya lima orang yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pemenuhan hak perlindungan pekerja di perusahaan tersebut. Sebab, jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan bentuk perlindungan bagi pekerja ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun risiko sosial lainnya.
Persoalan ini mencuat setelah BPJS Ketenagakerjaan Berau menerbitkan surat tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan PT Asri Kemasindo tertanggal 13 November 2026.
Dalam surat bernomor B/8514/092026 tertanggal 25 September 2026, BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan telah melakukan pemeriksaan langsung ke kantor PT Asri Kemasindo site Berau pada 9 September 2026 dan bertemu dengan perwakilan perusahaan, Alya Sulthanah.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, pihak perusahaan menyampaikan bahwa terdapat sekitar 280 tenaga kerja yang bekerja di PT Asri Kemasindo site Berau. Namun, perusahaan hanya menyerahkan data 24 pekerja. Dari jumlah itu, hanya lima orang yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Atas kondisi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Berau menerbitkan Surat Temuan Hasil Pemeriksaan pada 25 September 2026. Perusahaan diwajibkan menindaklanjuti temuan tersebut paling lambat lima hari kerja sejak surat diterima.
Persoalan ini mendapat perhatian serius dari Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI) KSBSI Kabupaten Berau. Organisasi buruh tersebut menegaskan akan terus mengawal proses penanganan dugaan ketidakpatuhan perusahaan, termasuk memastikan adanya tindak lanjut sanksi apabila kewajiban perusahaan tidak dipenuhi.
Ketua DPC Federasi Konstruksi, Umum dan Informal – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FKUI KSBSI) Kabupaten Berau, Ari Iswandi, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam melihat persoalan yang berpotensi merugikan hak-hak pekerja.
“Kami sudah menerima surat dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persoalan pekerja PT Asri Kemasindo. Kami akan terus memantau dan mengawal proses ini. Jangan sampai hak-hak pekerja diabaikan, sementara perusahaan menjalankan aktivitas usahanya tanpa memastikan seluruh tenaga kerjanya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegas Ari, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti hanya pada penerbitan surat teguran. Apabila perusahaan tetap tidak menunjukkan kepatuhan, pihaknya meminta agar mekanisme penegakan aturan dijalankan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin melihat ketegasan dalam penegakan aturan. Jika teguran pertama tidak diindahkan, harus ada tindak lanjut sesuai tahapan sanksi. Begitu juga jika teguran berikutnya tetap tidak dipatuhi, jangan sampai berhenti hanya sebatas surat-menyurat. Hak pekerja harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Ari juga mengingatkan bahwa kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerjanya bukanlah pilihan, melainkan amanat peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, khususnya Pasal 15 ayat (1), yang mewajibkan pemberi kerja secara bertahap mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai program jaminan sosial yang diikuti.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 juga mengatur kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja serta memberikan data secara lengkap dan benar kepada BPJS.
Dalam aturan tersebut terdapat mekanisme sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya, mulai dari teguran tertulis hingga sanksi lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap persoalan ini menjadi peringatan keras bagi perusahaan-perusahaan lain di Kabupaten Berau. Jangan hanya mengejar keuntungan dan menjalankan proyek, tetapi mengabaikan kewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja. Buruh bukan sekadar tenaga produksi, mereka memiliki hak yang wajib dipenuhi perusahaan,” kata Ari.
FKUI KSBSI Berau juga meminta instansi terkait tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Pengawasan terhadap perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor pertambangan dan jasa pendukungnya, harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
Menurut Ari, kepatuhan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari tanggung jawab perusahaan. Sebab, ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, maupun menghadapi risiko sosial lainnya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu bentuk perlindungan yang sangat dibutuhkan.
“Jangan tunggu ada pekerja mengalami kecelakaan atau musibah baru semua pihak sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab. Perlindungan itu harus diberikan sejak pekerja mulai bekerja. Kami akan terus mengawal persoalan PT Asri Kemasindo sampai ada kejelasan dan kewajiban perusahaan benar-benar dipenuhi,” pungkasnya.
Kini, tindak lanjut atas temuan BPJS Ketenagakerjaan tersebut menjadi perhatian publik. Dengan hanya lima pekerja yang tercatat terdaftar dari 280 tenaga kerja yang disebutkan, kepatuhan PT Asri Kemasindo dan ketegasan pengawasan pemerintah menjadi hal yang perlu mendapat penjelasan. Jangan sampai perlindungan ratusan pekerja hanya menjadi kewajiban di atas kertas, sementara pelaksanaannya belum jelas.

