TANJUNG SELOR – Harapan warga Bulungan untuk menikmati akses jalan mulus menuju pesisir Tanah Kuning dan Mangkupadi tampaknya harus kembali tertunda. Kondisi jalan utama menuju Kecamatan Tanjung Palas Timur yang menjadi penghubung vital ke wilayah pesisir Kalimantan Utara masih memprihatinkan.
“Lewat jalan ini butuh perjuangan. Kalau hujan, ban motor sering selip karena licin, kalau panas, debunya luar biasa,” kata Rani, warga yang ditemui saat hendak berlibur ke Pantai Tanah Kuning, Kamis, 3 Juli 2025. “Sudah lama kalau mau ke Tanah Kuning harus menghadapi kondisi jalan seperti ini.”
Warga sempat menaruh harapan ketika mendengar kabar akan ada penimbunan jalan dari arah Brigif. Namun, kenyataan di lapangan jauh dari yang diharapkan. “Cuma beberapa meter saja yang ditimbun. Sisanya, dari Metun Sajau sampai Binai, masih rusak parah,” ujarnya.
Keluhan warga bukan tanpa alasan. Jalan ini menjadi satu-satunya akses utama bagi ribuan penduduk yang hendak menuju pusat kota, kawasan industri hijau Indonesia (KIHI), maupun objek wisata pesisir. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda perbaikan menyeluruh dilakukan.
Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, mengakui kondisi tersebut. Ia mengatakan telah menginstruksikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sepanjang jalur itu untuk berpartisipasi dalam perbaikan jalan. “Perbaikan sementara sudah dilakukan dari wilayah Brigif hingga Tanjung Agung, tapi kemampuan perusahaan terbatas,” kata Ingkong.
Untuk segmen Sajau ke arah timur, Ingkong menyebut perbaikan masih jauh dari memadai. “Ini akan kami dorong agar perusahaan menindaklanjuti. Kalau perlu, kami akan tuntut agar segmen yang belum dikerjakan segera dipenuhi,” ujarnya menegaskan.
Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kalimantan Utara, Bertius, mengatakan perbaikan jalan menuju Tanjung Palas Timur memang sudah masuk dalam perencanaan pemerintah provinsi. Namun, pelaksanaannya dipastikan belum akan terjadi pada tahun 2025.
“Saat ini masih dalam tahap penyesuaian. Belum bisa dipastikan apakah fisik jalan akan dibangun tahun depan,” kata Bertius. “Namun dalam skenario 2026, jalan provinsi ini masuk dalam rencana pembiayaan kompensasi aset PT Kalimantan Industrial Park Indonesia.”
Hanya saja, belum ada kepastian terkait pembiayaan maupun jadwal pelaksanaan. Bagi masyarakat, penundaan demi penundaan ini memicu kekecewaan. Mereka berharap pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap kondisi jalan penghubung menuju wilayah pesisir strategis tersebut.
“Semoga jangan ditunda-tunda lagi, karena jalan ini bukan hanya akses wisata, tapi juga urat nadi ekonomi masyarakat pesisir,” kata Rani.
