Tanjung Redeb – Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kabupaten Berau terus bertambah setiap tahunnya. Namun dengan jumlah yang ada, fasilitas kesehatan maupun fasilitas pendidikan yang ada kurang memadai. Untuk itu, Pemkab Berau melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) akan kembali mengaktifkan sekolah inklusi yang ada.

“Ini karena adanya temuan setelah dilakukan assessment di Kampung Suaran beberapa waktu lalu oleh tim dimana ditemukan ada 31 anak yang teridentifikasi gangguan anak. Dan sesuai pembahasan bersama tadi, DPPKBP3A mendorong pengaktifan kembali sekolah inklusi di Kabupaten Berau,” terang Kepala DPPKBP3A Rabiatul Islamiah ditemui beberapa waktu lalu.

Kebijakan ini diambil juga lantaran dari hasil kunjungan tim ke sejumlah PAUD dan TK, hampir Seluruh lembaga pendidikan ini menerima anak berkebutuhan khusus (ABK). Padahal, jumlah guru khusus yang menangani ABK ini masih sangat terbatas di Berau.

“Kita akan upayakan bagaimana agar anak-anak khususnya ABK ini juga mendapatkan kesempatan memeperoleh pendidikan yang sama dengan anak lainnya seperti yang bersekolah di sekolah umum,” tambahnya.

Untuk mengaktifkan kembali sekolah inklusi yang ada, juga dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Untuk itu, Sekolah Luar Biasa (SLB) Tanjung Redeb pun membuka pintu bagi guru sekolah umum yang ingin mempelajari sistem pembelajaran khusus bagi ABK.

“Pihak SLB juga mengatakan sudah siap membantu para guru dalam memberikan pendidikan di sekolah inklusi, tinggal dari pihak gurunya saja sendiri yang mau aktif atau tidak,” pungkasnya.

Salah satu sekolah negeri yang menjalankan pendidikan inklusi di Kabupaten Berau adalah SMPN 4 Tanjung Redeb. Dengan dasar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa, SMPN 4 Tanjung Redeb memaksimalkan dua orang guru inklusi yang mereka miliki, untuk mengajar kurang lebih 15 siswa inklusi yang terdaftar. (mel)