Samarinda –Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat wajib dijalankan secara murni dan transparan, tanpa ruang bagi titipan siswa maupun pungutan liar.
Program ini, kata dia, dikhususkan bagi keluarga tidak mampu sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam kegiatan Dialog Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 57 dan 58 Samarinda, yang digelar di Komplek Asrama SMAN 16 Samarinda, Rabu (8/10/2025).
“Yang bisa sekolah di sini adalah keluarga tidak mampu. Tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada bayar-membayar. Harus benar-benar mereka yang berhak,” tegas Gus Ipul di hadapan siswa dan pendamping program.
Sekolah Rakyat Jadi Motor Perubahan Sosial
Gus Ipul menyebut, Presiden RI memberi perhatian besar terhadap keberadaan Sekolah Rakyat sebagai wadah pembentukan agen perubahan di masyarakat. Program ini tidak sekadar memberikan akses pendidikan, tetapi juga dirancang untuk memberdayakan keluarga miskin secara menyeluruh. Mulai dari pendidikan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga perbaikan kualitas tempat tinggal.
“Setiap tahun nanti akan ada keluarga yang lepas dari kemiskinan. Anak-anaknya sekolah di Sekolah Rakyat, orang tuanya diberdayakan, dan rumahnya dibantu sesuai program unggulan Presiden,” ujarnya.
Selain pendidikan, keluarga penerima manfaat juga memperoleh dukungan sosial bertahap, termasuk bantuan iuran BPJS Kesehatan (PBI) untuk memastikan perlindungan dasar tetap terjaga.
Perlu Sinergi Lintas Sektor
Dalam dialog tersebut, Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan efektif. Ia menegaskan, keberhasilan program bergantung pada dukungan bersama antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan masyarakat.
“Kita semua bisa berkontribusi terhadap pembelajaran di Sekolah Rakyat ini. Diperlukan kebersamaan mulai dari orang tua, kepala daerah, hingga tenaga pendidik agar program ini mencapai tujuannya,” jelasnya.
Gus Ipul juga meminta Wakil Gubernur Kaltim untuk memperkuat pengawasan terhadap kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, agar pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip gotong royong dan integritas publik.
Kemitraan dengan TNI dan Polri
Ia menambahkan, tahap awal pembelajaran di Sekolah Rakyat memang memiliki tantangan karena seluruh pihak masih beradaptasi dengan sistem baru. Oleh sebab itu, masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dapat berlangsung lebih panjang dibanding sekolah umum.
Untuk memperkuat disiplin dan karakter siswa, Kementerian Sosial menggandeng TNI dan Polri dalam proses pembinaan di lingkungan sekolah.
“Guru dan kepala sekolah sudah dibekali langsung oleh Presiden. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Tinggal kita dampingi dengan empati, kesabaran, dan kasih sayang,” tutur Gus Ipul.
Gerakan Sosial Nasional
Menutup sambutannya, Gus Ipul menyatakan optimisme bahwa Sekolah Rakyat akan tumbuh menjadi gerakan sosial nasional yang melahirkan generasi tangguh, mandiri, dan berkarakter.
“Ini bukan sekadar sekolah. Ini gerakan sosial untuk mengubah masa depan keluarga miskin Indonesia,” pungkasnya.(has)
