Samarinda – Sebanyak 24 Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) berencana menyambangi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada tanggal 13 Oktober. Kunjungan ini bertujuan untuk mempertanyakan kejelasan dan kinerja tim Karateker yang ditunjuk terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PSTI.
“Sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai kegiatan Munaslub. Kami di daerah banyak menerima pesan WhatsApp dari nomor yang berbeda-beda, yang menimbulkan kebingungan di antara pengurus Pengprov se-Indonesia. Ketua Karateker juga belum ada menghubungi kami untuk memberikan kejelasan agenda Munaslub,” ungkap perwakilan dari Pengprov PSTI.
Para Pengprov menilai bahwa KONI Pusat seharusnya melihat perkembangan olahraga di Indonesia secara merata dan adil, khususnya di cabang olahraga sepak takraw. Mereka mendesak agar ada kejujuran dan transparansi, serta menyerukan pemberantasan praktik “mafia olahraga” yang hanya menguntungkan pribadi dan mengabaikan kemajuan sepak takraw nasional.
Dalam pernyataan mereka, para Pengprov juga menyoroti peningkatan prestasi signifikan sepak takraw di bawah kepemimpinan Ketua Umum sebelumnya, Asnawi. Mereka mencatat sejumlah pencapaian internasional, antara lain:
Emas SEA Games 2018, Emas SEA Games Filipina 2019, Emas Asian Games Palembang, Emas SEA Games Vietnam 2021, Emas SEA Games Kamboja 2023, 2 Perak dan 1 Perunggu Asian Games Tiongkok 2023.
“Melihat rekam jejak ini, sudah seharusnya KONI Pusat membuka mata dan hati, bahwa kepemimpinan Asnawi wajib hukumnya dipertahankan demi menjaga stabilitas prestasi. Apalagi beliau didukung oleh 24 provinsi secara aklamasi dalam Munas di Sukabumi,” tegas mereka. Dukungan aklamasi ini, menurut mereka, didasari pada pertimbangan akal sehat untuk mempertahankan prestasi takraw di tingkat daerah, nasional, dan internasional.
Para Pengprov PSTI mengharapkan KONI Pusat dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk mengambil sikap tegas dengan memberikan hak veto terkait nasib tim Karateker.
“Kami meminta kejelasan, apakah tim Karateker yang ada sekarang ini dibatalkan atau tidak. Selain itu, kami juga meminta agar Munaslub diadakan di daerah yang netral. Hal ini penting untuk menghindari keributan yang berkepanjangan dan demi menyelamatkan takraw Indonesia,” tutup pernyataan mereka.(*d)
