Samarinda — Layanan kesehatan di Kalimantan Timur kembali disorot. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda diduga tidak transparan dalam pengelolaan ketersediaan tempat tidur pasien rawat inap.
Rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kaltim itu kerap menyampaikan bahwa seluruh kamar rawat inap penuh. Namun, hasil pengecekan di lapangan justru menunjukkan masih adanya tempat tidur yang kosong.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jaya Mualimin, membenarkan adanya dugaan penyimpangan tersebut setelah menerima sejumlah keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan perawatan di RSUD AWS.
“Arahan dari Pak Gubernur Rudy Mas’ud, memang ada laporan dari warga yang tidak mendapat tempat tidur di RSUD AWS. Padahal, setelah dicek ternyata masih ada yang kosong,” ujar Jaya Mualimin, pada Rabu (15/10/2025).
Temuan itu semakin menguat setelah Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji turut mengalami kejadian serupa.
Jaya menceritakan, salah satu pasien dari tim Wagub sempat melapor tidak mendapat kamar, namun setelah dilakukan komunikasi langsung dengan pihak rumah sakit, tempat tidur tersebut mendadak tersedia.
“Saya kaget ketika Pak Wagub menyampaikan pasiennya melapor tidak dapat kamar. Tapi setelah tim Pak Wagub menghubungi pihak RSUD, ternyata ada tempat tidur yang bisa dipakai,” ucap Jaya.
Menurutnya, hal ini menjadi indikasi serius adanya ketidakterbukaan dalam sistem pelayanan pasien.
“Ini yang menjadi pertanyaan. Saat masyarakat umum diminta menunggu karena kamar penuh, tapi ketika pejabat menghubungi langsung justru bisa dapat kamar. Berarti sebenarnya tempat tidur itu ada,” tegasnya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Dinkes Kaltim segera memanggil jajaran direksi RSUD AWS Samarinda untuk melakukan evaluasi internal pekan ini.
“Kami akan cek satu per satu. Jangan sampai ada ruang rawat inap yang seharusnya bisa digunakan tapi dibiarkan kosong dengan alasan rusak atau administrasi. Gratispol kesehatan tidak boleh terhambat hanya karena pelayanan tidak maksimal,” lanjutnya.
Jaya menegaskan, jika ditemukan ruangan rawat inap yang tidak layak digunakan, pihak RSUD diminta segera memperbaikinya.
Subsidi dari pemerintah untuk RSUD itu besar. Apalagi mereka bisa menggunakan anggaran dari BLUD untuk perbaikan. Tidak ada alasan menelantarkan pasien,” katanya.
Dinkes Kaltim juga mengingatkan pihak rumah sakit agar tidak bermain-main dalam pelayanan masyarakat, terutama dalam program Gratispol, yang menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi warga Kaltim.
“Jaminan kesehatan gratis ini kebanggaan daerah. Jangan main-main dalam melayani masyarakat,” tegasnya lagi.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kaltim juga menyiapkan opsi alternatif apabila benar ketersediaan kamar di RSUD AWS masih terbatas. Salah satunya dengan memanfaatkan Hotel Atlet di kompleks Gelora Kadrie Oening Sempaja Samarinda sebagai ruang perawatan sementara.
“Kita akan rapat dengan Dispora untuk membahas kerja samanya, supaya Hotel Atlet bisa difungsikan sementara bagi pasien,” pungkasnya.(has)
