Samarinda – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, akhirnya buka suara terkait dengan isu kepindahan kiblat politik Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, ke Partai Gerindra.
Spekulasi itu muncul setelah Aulia menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) partai Gerindra di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, pada Minggu (23/11/2025) lalu.
Kepada awak media, Yani menegaskan bahwa sejak awal Aulia adalah kader PDI Perjuangan. Sekaligus tokoh yang diusung partai tersebut, hingga terpilih sebagai Bupati Kukar periode 2025–2030.
“Dari awal komitmen beliau itu adalah komitmen sebagai kader PDI Perjuangan. Yang menjadikan beliau Bupati Kutai Kartanegara itu PDI Perjuangan, yang memberikan karpet merah juga PDI Perjuangan,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Kendati demikian, Yani mengakui bahwa keputusan politik adalah hak pribadi setiap kader. Pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melarang, maupun memaksa Aulia tetap berada di partai berlambang banteng tersebut.
“Kita tidak bisa menolak, tidak bisa juga menasihati. Itu pilihan pribadi. Silakan saja. Tapi tentu akan ada konsekuensi dari partai yang ditinggalkan,” tegasnya.
Menurut Yani, Aulia merupakan salah satu kader terbaik PDI Perjuangan di Kukar.
Karena itu, jika isu kepindahan tersebut benar adanya, hal itu menjadi pukulan bagi internal partai.
“Beliau itu lokomotif, salah satu kader terbaik. Tapi setelah jadi bupati lalu pindah, ya itu kembali ke yang bersangkutan. Kami seluruh kader tentu sangat menyayangkan. Ini betul-betul menjadi duka bagi PDI Perjuangan,” lanjutnya.
Yani mengungkapkan, hingga kini tidak ada surat resmi dari Aulia terkait pengunduran diri sebagai pengurus DPC PDI Perjuangan Kukar. Oleh karenanya, secara administrasi status keanggotaannya masih aktif.
Namun ia mengingatkan, jika perpindahan partai benar terbukti, maka potensi pelanggaran AD/ART partai tidak dapat dihindari. Sanksi pun menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Nanti kita menunggu keputusan dari pusat. Apakah akan ada pemecatan atau sanksi lain. Kalau melanggar AD/ART, berarti melanggar kode etik,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Yani menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu sikap resmi dari Aulia.
“Kami merasa ikut membesarkan beliau hingga menjadi bupati. Mudah-mudahan nanti ada klarifikasi khusus,” pungkasnya.(*)
