BERAU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau kembali menyoroti lambatnya pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di sejumlah wilayah yang masih minim layanan jaringan.
Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan penambahan 43 titik BTS sejak beberapa tahun belakangan untuk memperluas jangkauan telekomunikasi, namun realisasinya masih jauh dari harapan.
Didi menjelaskan bahwa dari total usulan tersebut, pada tahun 2024 pemerintah pusat hanya menyetujui empat BTS, itupun seluruhnya dibangun di wilayah pesisir. Sementara pada tahun 2025 ini, tidak ada satu pun usulan tambahan BTS yang terealisasi. Kondisi ini membuat perluasan layanan jaringan kembali menemui jalan buntu di beberapa kecamatan dan kampung terpencil.
Menurutnya, kendala utama lambatnya realisasi pembangunan BTS berasal dari mekanisme keputusan yang berada di tangan pemerintah pusat serta pertimbangan bisnis dari operator telekomunikasi.
“Provider seperti Telkomsel, dan Indosat tetap mempertimbangkan jumlah penduduk. Kalau dari sisi bisnis belum memadai, mereka belum masuk,” jelas Didi.
Ia juga menegaskan bahwa daerah tidak bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun BTS. Hal itu karena pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“APBD tidak boleh digunakan untuk pembangunan BTS. Itu sudah menjadi ranah pusat, agar tidak terjadi salah persepsi publik,” katanya.
Meski demikian, ada skema alternatif yang dapat ditempuh melalui kerja sama antara operator dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam skema tersebut, desa dapat membangun tower menggunakan dana kampung atau ADK, kemudian menyewakannya kepada provider. Namun, Didi menegaskan bahwa operator tetap akan menilai jumlah penduduk sebagai pertimbangan utama.
Ia menambahkan bahwa model kerja sama serupa telah diterapkan di daerah lain, seperti di Ogan Komering Ilir, di mana Telkomsel bekerja sama dengan salah satu desa. Biasanya, desa dengan jumlah penduduk sekitar seribu jiwa dapat mencapai titik impas dalam empat hingga lima tahun.
“Itu menarik, tetapi tetap kembali pada jumlah penduduk sebagai faktor penentu keberlanjutan investasi,” tutupnya.
GIT/ADV
