TANJUNG REDEB — Upaya membuka keterisolasian Kampung Merabu di Kecamatan Kelay kini memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menyiapkan skema kolaborasi untuk mempercepat penanganan akses jalan menuju kawasan wisata pedalaman yang memiliki nilai konservasi internasional.
Namun di balik optimisme itu, persoalan krusial terkait pembagian kewenangan dan status kawasan masih menjadi pekerjaan rumah. Tanpa kepastian administrasi, pembangunan jalan dikhawatirkan berjalan tersendat.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, menegaskan bahwa perbaikan akses menuju Merabu bukan semata urusan infrastruktur. Jalur tersebut menjadi pintu masuk menuju bentang alam karst, kawasan adat, dan destinasi ekowisata kelas dunia yang selama ini menjadi andalan Berau.
“Ini bukan hanya jalan, tetapi strategi ekonomi daerah. Kami tentu mendukung penuh, karena akses ini untuk kepentingan masyarakat hingga pelosok,” ujarnya.
Pada 2025, Pemkab Berau telah menggelontorkan sekitar Rp 60 miliar untuk tiga paket pembangunan jalan menuju Merabu. Namun sebagian trase masih berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), yang membuat proses pembangunan wajib melalui tahapan administratif sebelum digarap lebih agresif.
“Pelepasan status KBK baru tuntas tahun 2024. Sedangkan jalur yang sudah masuk KBNK penanganannya berbeda. Itu harus kita pastikan dulu,” kata Fendra.
Rencana kolaborasi dengan Pemprov Kaltim dinilai dapat mempercepat penanganan, terutama saat kemampuan fiskal daerah semakin ketat. Meski begitu, DPUPR menegaskan perlunya kejelasan teknis agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Statusnya itu jalan kabupaten. Seperti apa pola kolaborasinya, kami masih menunggu informasi resmi. Nanti akan kami komunikasikan,” tegasnya.
Selama bertahun-tahun, akses menuju Merabu menjadi keluhan wisatawan dan warga lokal. Padahal potensi kawasan karst, keunikan budaya masyarakat adat, hingga lanskap Sungai Kelay telah menjadikan Merabu salah satu destinasi ekowisata paling menjanjikan di Berau.
Dengan percepatan koordinasi lintas pemerintah, pembangunan jalan menuju Merabu diyakini bukan hanya meretas isolasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pedalaman.
“Tanpa infrastruktur memadai, mustahil ekonomi warga di wilayah pedalaman bisa berkembang,” ujar Fendra.(ADV)
