Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya angkat bicara terkait sorotan publik tentang data Dinas Kehutanan Kaltim yang mencatat bahwa terdapat 250 ribu hektare lahan kritis pada periode 2018–2024 di Kaltim.
Dari luasan tersebut, program rehabilitasi baru mampu menjangkau sekitar 8.994 hektare, dengan total lebih dari 5 juta bibit yang telah ditanam selama enam tahun.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa luasan lahan kritis tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan total kawasan hutan Kaltim yang mencapai 8,5 juta hektare.
“Luas hutan Kaltim ada 8,5 juta hektare. Kerusakan hutan memang ada, tetapi jika dibandingkan luasnya hutan kita, angkanya jauh. Hanya sekitar 40 sampai 60 ribu hektare,” ujar Rudy kepada awak media, di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Selasa (9/12/2025).
Orang nomor satu di Kaltim itu juga menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mentoleransi deforestasi yang terjadi diluar ketentuan.
Menurutnya, alih fungsi lahan, baik untuk pembangunan maupun aktivitas ekonomi, harus mengikuti aturan yang berlaku.
Dari total kawasan hutan tersebut, terdapat 4 juta hektare yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) atau zona non-hutan untuk pembangunan, serta 3 juta hektare kawasan perkebunan sawit.
Dari jumlah itu, sekitar 1,5 juta hektare adalah perkebunan sawit yang telah berproduksi, berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Kaltim.
Terkait penyebab deforestasi, Rudy tidak menampik bahwa alih fungsi lahan menjadi pertambangan merupakan salah satu faktornya.
Namun, ia menegaskan bahwa menutup total aktivitas pertambangan bukan pilihan realistis, mengingat sektor energi merupakan penyumbang pendapatan terbesar Kaltim.
“Kita tidak anti tambang. Itu bagian dari investasi daerah dan sudah ada sejak 1983. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana tata kelolanya dijalankan dengan bijak,” tegas Rudy.
Kata dia, secara nasional, Kaltim menyumbang 52 persen produksi batu bara Indonesia. Dari produksi nasional sebanyak 836 juta ton pada 2024, Kaltim menyuplai 437 juta ton.
Ia mengakui bahwa tekanan terhadap lingkungan turut meningkatkan potensi banjir dan tanah longsor.
Untuk itu, Pemprov Kaltim saat ini memperkuat langkah mitigasi, termasuk apel siaga bencana, peningkatan koordinasi dengan aparat, serta memastikan seluruh sarana-prasarana darurat dalam kondisi siap digunakan.
Terlebih, BMKG memprediksi curah hujan dengan intensitas tinggi akan melanda Kaltim pada 15–22 Desember 2025.
“Kita sudah siapkan armada pemadam, peralatan kesehatan, dan mobil tanggap darurat. Kalau terjadi sesuatu, kita ingin memastikan semuanya siap menghadapi kemungkinan terburuk,” tutupnya. (*)
