Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov)d Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menempatkan pembangunan konektivitas infrastruktur bukan lagi sebagai proyek pembangunan semata, melainkan sebagai pelayanan dasar yang menjadi kewajiban negara.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan, konektivitas harus dipahami sebagai bagian dari standar pelayanan minimum, agar tidak ada wilayah yang terus-menerus tertinggal dan terisolasi.
“Konektivitas infrastruktur yang kita bangun ini adalah pelayanan dasar. Standar pelayanan minimum itu salah satunya adalah konektivitas dan infrastruktur dasar,” kata Rudy Mas’ud usai mengikuti upacara HUT Kaltim ke-69, di GOR Kadrie Oening Sempaja, pada Jumat (9/1/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengakuan terbuka bahwa ketimpangan akses infrastruktur masih menjadi masalah laten di Kaltim.
Hingga kini, sejumlah wilayah—terutama kawasan pedalaman dan pesisir—belum sepenuhnya terhubung secara layak.
Rudy menyebut Kutai Barat dan Mahakam Ulu sebagai contoh nyata daerah yang masih menghadapi isolasi struktural.
Kondisi serupa juga terjadi di Kutai Timur dan Berau, khususnya di wilayah pesisir yang minim sentuhan pembangunan infrastruktur dasar.
“Kita masih punya banyak daerah yang terisolir. Ini tantangan besar yang harus dijawab,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Kaltim tidak ingin pembangunan terus berulang pada pola lama bertumpu pada kawasan perkotaan dan wilayah yang sudah relatif maju.
Pada fase pembangunan berikutnya, fokus justru diarahkan ke daerah tertinggal, terluar, dan sulit dijangkau.
Memasuki tahun 2026, Rudy menyebut periode ini sebagai era kebangkitan konektivitas di Kaltim. Targetnya, seluruh masyarakat di 10 kabupaten dan kota mulai menikmati akses infrastruktur yang lebih merata, terutama jalan penghubung antar wilayah.
“Di 2026 ini kita ingin menjadi era kebangkitan, di mana konektivitas bisa dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Kaltim,” tegasnya.
Namun agenda konektivitas tersebut tidak berhenti pada skala internal provinsi. Pemprov Kaltim juga menyiapkan penguatan konektivitas lintas provinsi, sebagai bagian dari integrasi wilayah dan penguatan ekonomi Kalimantan secara menyeluruh.
Rudy mencontohkan rencana penghubung Malinau (Kalimantan Utara)–Mahakam Ulu, serta koneksi dari Mahakam Ulu menuju Kalimantan Tengah—dua jalur yang selama ini merepresentasikan wajah keterpencilan wilayah perbatasan.
“Daerah perbatasan tidak boleh terus hidup dalam isolasi. Mereka harus punya akses ekonomi dan pelayanan publik yang setara,” ujarnya.
Menurut Rudy, pembangunan konektivitas memiliki dampak strategis yang jauh melampaui fisik jalan.
Infrastruktur, kata dia, menjadi pintu masuk bagi layanan pendidikan, kesehatan, distribusi logistik, hingga pergerakan ekonomi masyarakat.
“Konektivitas itu membuka jalan bagi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya. Kalau daerah sudah terhubung, kesejahteraan akan mengikuti,” katanya.
Diujung pernyataannya, Rudy menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata merupakan bagian dari keadilan pembangunan antar wilayah—sebuah koreksi atas praktik pembangunan yang selama ini dinilai timpang.
“Tidak boleh ada wilayah yang merasa ditinggalkan. Negara harus hadir sampai ke pelosok,” pungkasnya.
