TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani, kembali melakukan perombakan di jajaran pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.
Sebanyak tujuh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) resmi dirotasi dan dilantik pada Senin, 12 Januari 2026, di awal tahun anggaran yang dinilai krusial bagi percepatan program daerah.
Rotasi ini tertuang dalam Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 800.1.3.3/10/BKPSDM-II/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Dalam keputusan itu disebutkan, rotasi dilakukan untuk kepentingan dinas, dengan pertimbangan bahwa para pejabat yang dilantik telah memenuhi syarat serta dinilai cakap untuk menduduki jabatan baru.
Adapun tujuh pejabat yang mengalami pergeseran jabatan, yakni:
Khairul Jabatan lama: Kepala Dinas PUPR Jabatan baru: Kepala Dinas Perhubungan
M. Zulkifli Jabatan lama: Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Jabatan baru: Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Kemudian disusul Adriani Jabatan lama: Kepala DPRKP Jabatan baru: Kepala Dinas PUPR, Hj. Adrinana Jabatan lama: Kepala DKIP Jabatan baru: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Lalu Septi Ding Jabatan lama: Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Jabatan baru: Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Erin Wirandi Jabatan lama Kepala Diskoperindag Jabatan baru: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bulungan dan ditambah Yunus Luat Jabatan lama: Kepala Dinas Perhubungan Jabatan baru: Kepala DKIP
Rotasi ini sekaligus mengisi sejumlah posisi yang sebelumnya dinilai membutuhkan penyegaran, terutama pada OPD teknis yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan pelaksanaan proyek strategis daerah.
Bupati Syarwani menegaskan, mutasi jabatan bukan dilakukan secara mendadak, melainkan melalui mekanisme uji kompetensi yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu oleh panitia independen, baik dari unsur internal Pemkab Bulungan maupun pihak eksternal.
“Mutasi hari ini berdasarkan proses mekanisme uji kompetensi. Dari hasil itu, diberikan pertimbangan-pertimbangan untuk penempatan jabatan, dan keputusan akhirnya tetap pada Pejabat Pembina Kepegawaian,” ujar Syarwani.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa para pejabat yang dilantik mampu cepat beradaptasi, mengingat sebagian besar telah berpengalaman menduduki jabatan kepala dinas sebelumnya.
“Saya yakin mereka mampu bekerja dan lebih cepat menyesuaikan diri di lingkungan baru, terutama dalam melaksanakan program-program yang sudah tertuang di APBD 2026,” katanya.
Fokus Percepatan APBD dan Layanan Publik
Menurut Bupati, rotasi ini juga bertujuan mempercepat pelaksanaan program dan serapan anggaran, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, layanan publik, dan penguatan pendapatan daerah.
“Secara teknis dan administratif, saya yakin teman-teman yang menempati pos baru hari ini mampu melakukan langkah-langkah percepatan, terutama dalam pelaksanaan APBD 2026,” tegasnya.
Ia menyinggung pula soal proyek infrastruktur yang belum tuntas di tahun sebelumnya. Menurutnya, penyelesaian pekerjaan jalan dan layanan publik lain tetap harus dikejar, termasuk melalui kebijakan penambahan waktu sesuai aturan pengadaan barang dan jasa.
Meski telah dilakukan rotasi, Bupati mengakui masih terdapat enam hingga tujuh jabatan kepala OPD yang kosong. Beberapa di antaranya berada di posisi strategis, seperti DPRKP, Dinas Penanaman Modal dan PTSP,Dinas Pemuda,olahraga dan pariwisata dan Satu jabatan Staf Ahli
” OPD yang ditinggalkan pejabat pensiun akhir Desember 2025, Kami sudah memberikan arahan kepada Sekda dan BKPSDM untuk menyiapkan langkah selanjutnya, yaitu pembentukan panitia seleksi melalui lelang terbuka jabatan,” ungkap Syarwani.
Ia menargetkan panitia seleksi dapat terbentuk pada Februari 2026, sehingga proses seleksi terbuka bisa segera berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Rotasi besar di awal tahun anggaran ini menjadi ujian tersendiri bagi stabilitas birokrasi Pemkab Bulungan. Di satu sisi, mutasi dinilai perlu untuk penyegaran dan optimalisasi kinerja.
Namun di sisi lain, perpindahan pejabat di OPD teknis berpotensi memengaruhi kesinambungan program jika tidak diimbangi dengan transisi yang cepat dan efektif.
Sementara salah satu JPT yang dilantik yakni Andriana yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis DKIP dan jabatan baru Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB), mengaku akan bekerja secara maksimal.
“Rotasi ini sesuatu yang lumrah terjadi, panitia sudah melakukan Uji Kompetensi artinya dalam pertimbangan dan saya sudah siap menerima tantangan didepan,” pungkasnya dengan singkat. (Lia)
