TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mengklaim kesiapan menghadapi potensi bencana sepanjang 2026 dalam kondisi aman. Melalui APBD, pemerintah daerah menyiapkan dana siaga sebesar Rp500 juta untuk penanganan awal bencana, mulai dari kebakaran, banjir, hingga bencana sosial.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bulungan, Mahmuddin, menyebut dana tersebut bersifat standby dan dapat digunakan sewaktu-waktu. Selain APBD, Pemkab juga mengandalkan dukungan pemerintah pusat melalui APBN.
“Dari APBD sekitar Rp500 juta. Itu dana siaga. Di luar itu, ada dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Mahmuddin, Rabu (14/1).
Namun, Pemkab Bulungan memilih tidak mengalokasikan anggaran kebencanaan dalam jumlah besar sejak awal tahun. Alasannya, jika tidak terjadi bencana, anggaran berpotensi tidak terserap dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
“Kalau disiapkan terlalu besar di awal, tapi tidak terjadi bencana, akhirnya tidak terpakai. APBD itu sifatnya sementara, nanti kita usulkan sesuai kebutuhan ketika bencana terjadi,” jelasnya.
Dalam kondisi darurat, bantuan dari pemerintah pusat umumnya diberikan dalam bentuk logistik, bukan dana tunai. Setiap pengeluaran bantuan dari gudang daerah wajib dilaporkan secara langsung agar stok dapat segera diganti.
“Begitu bantuan dikeluarkan hari ini, hari itu juga harus dilaporkan. Kalau stok menipis, pusat akan kirim barang,” kata Mahmuddin.
Dinsos Bulungan juga mengklaim stok logistik di gudang dalam kondisi mencukupi untuk kebutuhan darurat 2026. Logistik tersebut meliputi sandang dan pangan, seperti kasur, selimut, tenda keluarga, tenda serbaguna, perlengkapan dapur, family kit, kids ware, makanan siap saji, hingga perlengkapan bayi.
Berdasarkan data internal Dinsos, total nilai logistik kebencanaan yang tersimpan di gudang mencapai sekitar Rp593,5 juta, dengan jumlah item tercatat lebih dari 1.600 unit dari berbagai jenis bantuan.
Meski demikian, Dinsos belum memaparkan secara rinci jumlah pasti tiap jenis logistik yang benar-benar siap pakai, termasuk kondisi kelayakan barang dan masa kedaluwarsa untuk logistik pangan.
Pemerintah daerah menegaskan fokus utama saat ini adalah kesiapsiagaan dan kecepatan distribusi, bukan sekadar besaran anggaran atau banyaknya stok.
“Yang paling penting bantuan bisa cepat disalurkan saat bencana terjadi,” tegas Mahmuddin.Klaim kesiapan ini menjadi sorotan, mengingat Bulungan termasuk wilayah dengan risiko bencana banjir dan kebakaran.Tanpa data logistik yang lebih transparan dan terperinci, publik masih menunggu pembuktian sejauh mana kesiapsiagaan tersebut benar-benar efektif saat bencana terjadi. (Lia)
