Berau — Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka. Informasi yang beredar menyebutkan, gagasan tersebut diklaim sebagai solusi untuk menekan biaya politik yang kian mahal dari tahun ke tahun.
Namun, alih-alih dianggap sebagai jalan keluar, wacana tersebut justru menuai penolakan dari masyarakat. Salah satunya datang dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Rahman, tukang masak di salah satu kafe di Berau, menilai perubahan mekanisme Pilkada tidak otomatis menghilangkan ongkos politik. Menurut dia, yang berpindah hanyalah “alamat penerima”.
“Kalau alasannya biar murah, ya belum tentu. Bisa saja yang biasanya ke warga, pindah ke gedung DPRD. Serangan fajarnya naik kelas,” kata Rahman, setengah serius.
Ia menyebut, biaya politik selama ini kerap dikaitkan dengan praktik transaksional menjelang hari pemungutan suara. Jika pemilihan diserahkan kepada DPRD, Rahman khawatir praktik serupa justru menjadi lebih tertutup dan sulit diawasi publik.
“Bedanya, kalau sekarang rakyat yang diajak ‘ingat’, nanti mungkin cuma segelintir orang. Lebih hemat kertas suara, tapi belum tentu hemat uang,” ujarnya.
Selain soal biaya, Rahman juga menyoroti potensi hilangnya hak warga untuk menentukan langsung pemimpinnya. Ia menilai, pemilihan langsung setidaknya memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk ikut bersuara, meski suaranya hanya satu.
“Kalau yang milih wakil rakyat, ya yang diperjuangkan bisa-bisa wakil rakyat juga. Rakyat kecil cukup nonton dari dapur,” katanya.
Ia juga mengingatkan soal potensi politik balas budi yang lebih besar jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut dia, ongkos setelah terpilih bisa jadi jauh lebih mahal dibanding biaya kampanye terbuka.
“Nanti bukan cuma biaya sebelum duduk, tapi biaya setelah duduk juga. Itu mungkin tidak kelihatan di depan, tapi terasa di belakang,” katanya.
Wacana perubahan mekanisme Pilkada ini masih sebatas perdebatan di ruang publik. Namun bagi sebagian warga, gagasan tersebut sudah cukup untuk menyalakan kekhawatiran lama: demokrasi dipersempit atas nama efisiensi, sementara biayanya bisa jadi tetap mahal—hanya saja dibayar dengan cara berbeda.(*)
