TANJUNG SELOR – Upaya pemerataan listrik terus dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara). Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah survei lapangan ke desa-desa yang hingga kini belum teraliri listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Utara, Yosua Hutabarat, mengatakan saat ini sebanyak 10 desa di Kabupaten Nunukan dan Malinau telah disurvei oleh tim dari Kementerian ESDM bersama Dinas ESDM Kaltara.
“Kesepuluh desa ini sudah disurvei langsung oleh tim Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Kaltara. Sampai sekarang, desa-desa tersebut belum sama sekali mendapatkan pelayanan listrik dari PLN,” ujar Yosua saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/2/2026).
Adapun 10 desa yang telah disurvei tersebut antara lain Desa Panas, Lumbis Pansiangan, Plaju, Desa Tepian, Pa’ Padi di Krayan, Tang Paye di Krayan Tengah, Long Leju di Pujungan, Long Simau, Long Berang di Mentarang, serta Desa Long Lake di Kabupaten Malinau.
Yosua menjelaskan, belum masuknya jaringan listrik PLN ke desa-desa tersebut disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit serta keterbatasan infrastruktur. Banyak desa berada di wilayah terpencil yang terisolasi oleh hutan lebat dan sungai, serta belum memiliki akses jalan yang memadai.
“Kondisi geografisnya memang menjadi kendala utama. Jaringan listrik tidak bisa ditarik dari Tanjung Selor, Tarakan, maupun Malinau karena desa-desa ini terisolasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan desa belum berlistrik di Kalimantan Utara tidak hanya terjadi di 10 desa tersebut. Berdasarkan data terakhir, masih terdapat sekitar 123 desa di seluruh wilayah Kaltara yang belum mendapatkan akses listrik.
“Sebagian besar desa itu tidak bisa dilayani dengan perluasan jaringan PLN. Solusinya, pembangkit listrik harus dibangun langsung di lokasi desa, sehingga sifat pelayanannya terisolasi,” ungkap Yosua.
Terkait tindak lanjut hasil survei, Yosua berharap pembangunan fasilitas kelistrikan di 10 desa tersebut dapat segera direalisasikan.
Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, DPR RI, serta pihak PLN untuk mencari solusi terbaik, termasuk dukungan anggaran dari pusat.
“Yang jelas, desa-desa yang sudah disurvei ini akan kita upayakan agar bisa segera terpasang listrik. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa masuk,” harapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Gubernur Kalimantan Utara telah melakukan pertemuan dengan Komisi XII DPR RI serta kementerian terkait untuk membahas percepatan elektrifikasi desa.
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dinilai sangat penting agar masyarakat di desa-desa terpencil segera menikmati layanan listrik.
“Kita akan terus rapat dan berkoordinasi, baik dengan Kementerian ESDM, Komisi XII DPR RI, maupun PT PLN, supaya masyarakat di desa-desa yang belum berlistrik bisa segera merasakan manfaat listrik,” pungkas Yosua. (Lia)
