Samarinda- Aktivitas pelayaran menuju Mahakam Ulu dan Kutai Barat kembali tersendat.
Hingga Selasa (10/2/2026) siang, surat keputusan (SK) subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk sejumlah kapal di Dermaga Mahakam Ulu, Sungai Kunjang, belum juga terbit, meski sebelumnya pemilik kapal sempat dijanjikan bisa kembali beroperasi.
Pemilik kapal Nor Indah Fitri 3, Adi Surya Budi, mengaku pihaknya sempat mendapat kepastian akan menerima subsidi BBM.
Berbekal janji itu, mereka membuka kembali pemesanan tiket penumpang serta layanan penitipan barang.
“Kami sudah dijanjikan dapat BBM, makanya kami berani buka tiket dan terima barang,” kata Adi saat ditemui di dermaga.
Namun hingga kunjungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, dan Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan ke lokasi, SK yang menjadi dasar kapal untuk berlayar tak kunjung keluar.
Adi mempertanyakan kejelasan proses administrasi tersebut. Ia menyebut 10 kapal yang disebut belum melengkapi berkas justru telah mengantongi dokumen lengkap.
Sebaliknya, 13 kapal yang sudah memperoleh rekomendasi disebutnya belum sepenuhnya memenuhi persyaratan, tetapi telah mendapatkan SK sementara.
Meski demikian, pemerintah daerah disebut telah menyampaikan bahwa berkas kapal telah dikirim ke Kementerian Perhubungan dan dijanjikan ada tindak lanjut pada Rabu (11/2/2026).
Ketidakpastian ini berdampak langsung pada awak kapal dan buruh pelabuhan. Puluhan anak buah kapal (ABK) menggantungkan penghasilan dari operasional kapal yang kini tertahan.
Di sisi lain, jalur sungai masih menjadi urat nadi distribusi logistik bagi masyarakat Mahakam Ulu.
BPH Migas sebelumnya menyarankan agar 13 kapal yang telah menerima rekomendasi beroperasi penuh untuk menutup kekosongan. Namun menurut Adi, jumlah tersebut tidak mencukupi kebutuhan angkutan harian.
Setiap hari, dua kapal berangkat dari Samarinda menuju Kutai Barat dan Mahakam Ulu, serta dua kapal lainnya bergerak dari arah sebaliknya.
Artinya, sedikitnya empat kapal harus beroperasi setiap hari untuk melayani penumpang dan pengiriman barang.
“Kalau hanya 13 kapal, itu tidak cukup untuk menutup semuanya. Kami hanya ingin kepastian supaya bisa jalan lagi,” ujarnya.
Para pemilik kapal berharap pemerintah segera menerbitkan SK agar pelayaran kembali normal dan roda ekonomi di wilayah hulu Mahakam tidak semakin tersendat.(*)
