TANJUNG SELOR – Harapan masyarakat untuk menikmati akses jalan mulus menuju pesisir Tanah Kuning dan Mangkupadi, tampaknya harus kembali tertunda. Jalan utama menuju Kecamatan Tanjung Palas Timur, yang menjadi penghubung vital ke wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kaltara masih dalam kondisi memprihatinkan.
“Lewat jalan ini butuh perjuangan. Kalau hujan, ban motor sering selip karena licin. Kalau panas, debunya luar biasa. Sudah lama kita kalau mau ke tanah kuning harus menghadapi kondisi jalan ini ,” keluh Rani, warga yang hendak berlibur ke Pantai Tanah Kuning, Kamis (3/7).
Beberapa waktu lalu, warga sempat berharap saat mendengar informasi bahwa jalan dari arah Brigif akan ditimbun. Namun kenyataan di lapangan jauh dari harapan. “Cuma beberapa meter saja yang ditimbun. Sisanya, seperti dari Metun Sajau sampai Binai, tetap rusak parah,” tambahnya.
Keluhan warga bukan tanpa alasan. Jalan ini menjadi satu-satunya akses utama bagi ribuan penduduk yang ingin menuju pusat kota maupun kawasan industri hijau Indonesia (KIHI) dan wisata di pesisir. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda perbaikan menyeluruh dilakukan.
Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, mengaku telah menginstruksikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sepanjang jalur tersebut untuk ambil bagian dalam perbaikan. Ia menyebutkan, perbaikan sementara telah dilakukan dari wilayah Brigif hingga Tanjung Agung, namun kemampuan perusahaan terbatas.
“Segmen dua, dari Sajau ke arah Timur, memang belum dilakukan maksimal. Ini akan kita dorong perusahaan untuk menindaklanjutinya. Kalau perlu, kita tuntut agar segmen yang belum dikerjakan segera dipenuhi,” tegas Ingkong.
Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius, mengonfirmasi bahwa perbaikan jalan menuju Tanjung Palas Timur masuk dalam perencanaan pemerintah. Namun realisasinya belum akan terjadi pada tahun 2025.
“Saat ini masih dalam tahap penyesuaian dan belum bisa dipastikan apakah fisik jalan akan dibangun tahun depan. Tapi dalam skenario 2026, jalan provinsi ini termasuk dalam rencana pembiayaan kompensasi aset PT.KIPI (Kalimantan Industrial Park Indonesia)” ujarnya.
Meski demikian, belum ada kejelasan final soal pembiayaan maupun jadwal pasti pelaksanaan. Bagi masyarakat, penundaan demi penundaan ini membuat frustrasi. Mereka hanya bisa berharap, jalan penghubung ke wilayah pesisir strategis ini tidak terus-menerus luput dari perhatian. (Lia)
