Samarinda – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, DPRD Kaltim mulai menyampaikan evaluasi awal terhadap arah dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.
Kepada awak media, anggota komisi IV DPRD Kaltim, Agus Riansyah Ridwan, menilai bahwa sejumlah program prioritas Pemprov Kaltim telah menunjukkan progres awal.
Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya terintegrasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan.
Ia menyebutkan, fokus pemerintah daerah pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta upaya memperluas Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan arah kebijakan yang tepat dan relevan dengan tantangan pembangunan daerah ke depan.
“Secara garis besar, orientasi kebijakan sudah berada pada jalur yang benar. Penguatan SDM dan kemandirian fiskal melalui PAD adalah fondasi penting bagi pembangunan jangka menengah dan panjang,” ujar pria yang akrab disapa Agus Fecho itu, Senin (9/2/2026).
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya bertumpu pada visi-misi kepala daerah.
Sebab menurutnya, diperlukan desain kebijakan besar yang terencana, terukur, dan terintegrasi.
Agar seluruh OPD bergerak dalam satu kerangka pembangunan yang saling mendukung.
“Visi yang baik harus ditopang perencanaan yang matang dan terkoordinasi. Tanpa itu, program berisiko berjalan parsial dan sulit dievaluasi dampaknya,” tegasnya.
Agus juga menilai, hingga saat ini belum terlihat konsolidasi kebijakan yang kuat antar-OPD.
Sehingga pola kerja sektoral masih telihat sangat dominan, yang berpotensi memunculkan tumpang tindih program maupun anggaran.
“Kalau OPD berjalan sendiri-sendiri, efektivitas program menjadi sulit diukur. Bahkan berisiko terjadi duplikasi kebijakan karena tidak berada dalam satu desain besar pembangunan,” jelasnya.
Agus menyatakan bahwa jika kondisi tersebut terus berlanjut, maka dapat menghambat pencapaian target pembangunan daerah yang seharusnya terintegrasi lintas sektor, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pelayanan publik.
Selain integrasi kebijakan, Agus Fecho juga menyoroti implikasi fiskal dari sejumlah program prioritas, salah satunya program pendidikan gratis yang saat ini dijalankan Pemprov Kaltim.
Ia menilai program tersebut memiliki nilai strategis dari sisi pemerataan akses dan manfaat sosial.
Namun, ia turut mengingatkan betapa perlunya perhitungan fiskal yang cermat, pasti dan berkelanjutan.
“Program pendidikan gratis ini sangat baik secara sosial. Tetapi harus dicermati karena pos anggarannya masih masuk kategori belanja non-wajib, sehingga berpotensi menekan ruang fiskal daerah,” ungkapnya.
Seyogianya agar implementasi program tersebut tidak justru berdampak pada pengurangan alokasi anggaran, maka pendidikan lain yang juga bersifat mendasar.
“Jangan sampai pendidikan menengah atau pendidikan luar biasa terdampak karena keterbatasan fiskal. Semua harus dihitung secara seimbang dan berjangka panjang,” katanya.
Untuk mengantisipasi tekanan terhadap ABPD Kaltim, ia mendorong agar Pemprov Kaltim turut menyiapkan skema pembiayaan alternatif, salah satunya melalui kolaborasi dengan dunia usaha.
Agus Fecho bilang, pemanfaatan terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), dinilai dapat menjadi instrumen pendukung bagi program prioritas tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
“Skema TJSL/CSR bisa menjadi penopang kebijakan strategis, asalkan didesain secara terukur dan akuntabel,” pungkasnya.(*)
