Upaya menekan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial ini terus dilakukan, salah satunya melalui perluasan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja. Langkah ini menjadi bagian dari cita-cita bersama untuk mewujudkan daerah yang maju, unggul, berkelanjutan, makmur, dan sejahtera.
Dalam arahannya, Bupati Berau menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas yang harus dijalankan secara terarah dan berbasis data. Salah satu instrumen utama yang menjadi acuan kebijakan ialah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).
“Data yang akurat, mutakhir, dan terverifikasi menjadi dasar kuat dalam menyalurkan bantuan sosial, memberikan intervensi kepada masyarakat rentan, serta merencanakan pembangunan sosial berbasis bukti di lapangan,” ujarnya.
Ia menekankan, pengelolaan data sosial tidak bisa dilakukan secara terpisah. Diperlukan sinergi antara perangkat daerah, pemerintah kampung, lembaga sosial masyarakat, dan pihak swasta. Karena itu, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bukan hanya tugas Dinas Sosial, tetapi tanggung jawab bersama.
“Kegiatan ini harus menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih terfokus dan berbasis data akurat. DTSEN jangan hanya menjadi kumpulan angka, tetapi alat untuk menghadirkan keadilan sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, peningkatan kapasitas dan kolaborasi lintas sektor juga ditekankan. Dinas Sosial diminta memperkuat koordinasi dengan organisasi sosial dan pekerja sosial lapangan agar penanganan kemiskinan berjalan lebih cepat dan efektif.
Pendekatan humanis turut menjadi perhatian. Dalam setiap intervensi sosial, bukan hanya bantuan materi yang diberikan, tetapi juga pemberdayaan, pembinaan, dan penumbuhan kemandirian agar masyarakat mampu bangkit tanpa ketergantungan pada bantuan pemerintah.
Untuk mencapai target itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) diminta fokus menjalankan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pemberian beasiswa, bantuan alat tangkap nelayan, bibit dan pupuk pertanian, hingga pemberdayaan sektor ekonomi kreatif.
“Kita harus mengatasi akar masalah kemiskinan, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan,” pungkasnya. (Dvn)
