TANJUNG SELOR – Kunjungan kerja pertama Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenkopolhukam RI, Marsekal Muda TNI Oka Prawira dan jajaran ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) disambut hangat oleh Wakil Gubernur Ingkong Ala.
Dalam kunjungan ini, berbagai program prioritas nasional dibahas, termasuk tantangan implementasi di wilayah perbatasan.Setelah bertemu dengan jajaran pemerintah daerah, Oka menegaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memastikan sinkronisasi dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam menjalankan program-program strategis nasional.
“Kami ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaan program prioritas nasional di daerah, termasuk kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya bisa dirumuskan bersama,” ujar Oka kepada awak media, Rabu (9/7/2025).
Salah satu fokus pembahasan adalah program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta layanan cek kesehatan gratis, Koperasi yang merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas SDM di daerah perbatasan.
Wilayah Perbatasan Jadi Sorotan
Kaltara sebagai wilayah perbatasan dinilai memiliki tantangan tersendiri, seperti keterbatasan lahan, akses infrastruktur, dan minimnya anggaran. Namun, Oka menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen menjadikan Kaltara sebagai prioritas pembangunan.
“Kami akan terus mendorong agar setiap kendala teknis yang ada, seperti pembebasan lahan dan keterbatasan akses jalan menuju proyek strategis nasional, dapat dicarikan solusinya bersama kementerian teknis terkait,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Ingkong Ala juga menyampaikan sejumlah catatan penting kepada pihak Kemenkopolhukam, khususnya terkait akses jalan dan persyaratan administrasi untuk realisasi program-program strategis.
“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat, terutama untuk percepatan status lahan dan anggaran agar program seperti Sekolah Rakyat bisa segera terealisasi,” ucap Ingkong.
Dari Dapur Umum Hingga Koperasi Merah Putih
Wagub juga memaparkan bahwa beberapa program sudah berjalan di lapangan, seperti pembangunan dapur umum oleh Korem dan Polres, serta persiapan untuk MBG dan Sekolah Rakyat di Tarakan.
Tak hanya itu, Pemprov Kaltara juga menggagas Koperasi Merah Putih sebagai model ekonomi berbasis ideologi Pancasila. Menurut Ingkong, koperasi ini menjadi simbol kemandirian masyarakat dan telah menarik perhatian nasional.
“Di Eropa, 60 persen masyarakat menjadi anggota koperasi. Sedangkan Indonesia 1,5 persen. Ini yang ingin kita dorong bersama, agar koperasi menjadi kekuatan ekonomi rakyat,” jelasnya.
Dengan komitmen kuat dari pusat dan daerah, program-program prioritas nasional di Kaltara diharapkan tak hanya berjalan, tapi juga menjadi contoh sukses bagi wilayah perbatasan lainnya. (Lia)
