TANJUNG REDEB – Masalah banjir yang terus berulang di kawasan Jalan Gunung Panjang, kian meresahkan pengguna jalan. Setiap kali hujan deras mengguyur, ruas jalan tersebut terendam air dengan intensitas cukup tinggi, yang mengakibatkan terhambatnya mobilitas masyarakat, Senin (9/3).
Kondisi ini memaksa para pengendara untuk ekstra waspada. Genangan air yang menutupi badan jalan membuat permukaan aspal dan batas trotoar tidak terlihat, sehingga sering kali membingungkan pengguna jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Banyaknya kendaraan, khususnya roda dua, yang nekat menerobos banjir di Jalan Gunung Panjang memicu kekhawatiran terjadinya mogok mesin. Tak sedikit warga yang mengeluhkan dampak kerusakan kendaraan akibat seringnya melintasi jalur yang menjadi langganan banjir tersebut.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau melalui Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA), Hendra Pranata, menjelaskan bahwa persoalan banjir di sejumlah titik di Tanjung Redeb, termasuk Gunung Panjang, didominasi oleh masalah drainase yang tidak berfungsi optimal.
Berdasarkan tinjauan di lapangan, luapan air dipicu oleh tumpukan sampah rumah tangga dan endapan lumpur yang menyumbat alur pembuangan air di dalam drainase. Hal ini menyebabkan daya tampung parit menurun drastis saat debit air hujan meningkat.
“Sebenarnya kegiatan kami (SDA) bukan fokus pada pembersihan rutin sampah atau lumpur di parit yang sudah ada. Namun, karena kondisi di lapangan menumpuk dan tidak ada yang membersihkan, mau tidak mau kami turun tangan juga untuk membersihkan agar air bisa mengalir,” ungkap Hendra.
Hendra menyayangkan masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam membuang sampah pada tempatnya. Menurutnya, pemeliharaan drainase yang sudah terbangun seharusnya menjadi perhatian bersama, baik dari petugas kebersihan, aparat setempat, maupun warga sekitar.
Ia menegaskan, jika fungsi kontrol dari masyarakat dan aparat tingkat bawah tidak berjalan, maka beban penanganan akan terus menumpuk di tingkat dinas teknis.
“Kalau paritnya sudah tersedia, idealnya itu dijaga bersama. Tapi kalau memang kami lihat masyarakat belum bergerak untuk membersihkan sedimen lumpur dan sampah, maka kami di DPUPR akan menyiapkan program pembersihan khusus untuk menangani titik-titik sumbatan tersebut,” jelasnya.
Sebagai langkah jangka pendek, DPUPR mengimbau aparat kelurahan dan kecamatan untuk menggerakkan kerja bakti secara rutin guna memastikan lubang-lubang tangkapan air pada drainase tidak tertutup material sampah.
Hendra berharap adanya sinergi yang kuat antara instansi terkait dan masyarakat. Tanpa adanya perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, perbaikan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dinilai akan sia-sia karena penyumbatan akan terus berulang.
“Kami akan mengadakan program pembersihan sebagai solusi cepat. Namun, keberlanjutannya ada pada tangan masyarakat sendiri. Mari kita jaga fasilitas yang sudah dibangun agar tidak ada lagi penyumbatan yang merugikan kita semua,” pungkasnya. (akti)
