Samarinda – Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kepada Pemerintah Kota Samarinda pada Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan.

 

Meski masih tercatat sebagai penerima Bankeu terbesar di Kaltim, Samarinda justru menjadi daerah dengan penurunan alokasi paling besar secara nominal.

 

Pasalnya, pada tahun 2026 ini, Kota Tepian (julukan Samarinda) hanya menerima Bankeu sebesar Rp311,66 miliar, turun tajam hingga Rp264,13 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai Rp575,79 miliar.

 

Penurunan ini tercatat yang tertinggi diantara sepuluh kabupaten dan kota se-Kalitim.

 

Kepada awak media, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan, berkurangnya alokasi Bankeu tidak terlepas dari kondisi fiskal Pemprov Kaltim yang tengah mengalami tekanan.

 

Menurutnya, penurunan pendapatan daerah di tingkat provinsi berdampak langsung pada kemampuan penyaluran bantuan keuangan ke daerah.

 

“Kita bisa memahami situasi ini karena APBD provinsi juga mengalami penurunan. Pemprov Kaltim sedang menghadapi shock fiskal akibat turunnya pendapatan yang cukup signifikan,” ungkapnya, Sabtu (24/1/2025).

 

Kendati demikian, pria yang akrab disapa AH itu mengungkapkan, Bankeu yang diterima Samarinda pada 2026 hampir seluruhnya bukan berasal dari kebijakan murni pemerintah provinsi.

 

Berdasarkan informasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim, alokasi tersebut sebagian besar bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Kaltim.

 

“Sepanjang informasi yang kami terima, Bankeu yang masuk ke Samarinda hampir 100 persen berasal dari pokir anggota DPRD Provinsi. Praktis, kami tidak mendapatkan Bankeu yang murni dari kebijakan pemerintah provinsi,” jelasnya.

 

Atas kondisi tersebut, mantan anggota DPRD Kaltim itu menyampaikan apresiasi kepada para anggota DPRD Provinsi Kaltim yang telah menempatkan pokirnya di Kota Samarinda.

 

Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu pembiayaan pembangunan daerah. Terutama dalam sektor infrastruktur dan pelayanan publik.

 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi Kaltim yang telah menaruh pokirnya untuk membantu masyarakat Samarinda. Ini tentu patut diapresiasi,” ucapnya.

 

Ke depan, ia berharap kondisi fiskal Pemprov Kaltim dapat segera membaik sehingga, bantuan keuangan yang bersumber langsung dari kebijakan pemerintah provinsi kembali dapat dialokasikan ke daerah.

 

“Mudah-mudahan pada tahun mendatang pemerintah provinsi juga bisa mengalokasikan Bankeu yang murni. Untuk tahun ini, kita harus memaklumi kondisi yang ada,” pungkasnya.