Samarinda – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, mengaku cemas dengan wacana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, perekonomian Kutim hingga kini masih sangat bergantung pada aliran dana transfer dari pusat.
“Wah, itu menakutkan. Saya sampai enggan bicara banyak karena ini benar-benar mengerikan kalau sampai terjadi,” ujarnya kepada awak media, Rabu (22/9/2025).
Ardiansyah berharap, pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, agar alokasi DBH untuk daerah tidak dipangkas.
“Mudah-mudahan hal itu tidak jadi kenyataan,” tambah Ketua DPW PKS Kaltim itu.
Ia juga menyoroti penurunan kontribusi perusahaan terhadap daerah melalui skema bagi hasil keuntungan (sharing profit).
Dari perkiraan awal Rp400 miliar, realisasi yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp70–80 miliar. Meski begitu, ia memilih untuk tidak membeberkan lebih jauh masalah ini.
Menurutnya, keluhan tersebut sudah disampaikan ke kementerian terkait, dan hingga saat ini masih menunggu arahan dan tindak lanjut yang pasti.
“Saya belum bisa beri komentar lagi karena masalah ini sudah kita laporkan ke kementerian,” ungkapnya.
Untuk diketahui bahwa data Pemkab Kutim sejauh telah mencatat, pendapatan daerah pada tahun 2024 sebesar Rp10,44 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp532,65 miliar.
Kondisi ini menunjukkan Kutim masih jauh dari kemandirian fiskal dan sangat bergantung pada dana transfer pusat seperti DAU, DBH, serta skema pendanaan lainnya.(Has)
