Samarinda – Tekanan ekonomi diperkirakan masih terus membayangi masyarakat pada tahun 2026 mendatang, terutama di level rumah tangga.
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai kondisi ekonomi mikro belum menunjukkan perbaikan signifikan, sementara daya beli pekerja dan kelas menengah terus tergerus.
Purwadi juga menyebutkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai belum mampu menjamin standar hidup layak, khususnya di Benua Etam (julukan Kaltim).
Purwadi juga menegaskan, dengan upah yang mencapai Rp 3.762.431. Pekerja akan semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar secara memadai.
“Kalau upah di Kaltim hanya mencapai Rp 3,7 juta. Itu tidak cukup untuk memenuhi kehidupan yang layak. Karena memang jelas bahwa hidup layak itu mencakup hunian yang layak, akses kesehatan, pendidikan, dan internet,” ungkapnya kepada it.news.id, Sabtu (27/12/2025).
Purwadi juga menjelaskan bahwa biaya sewa hunian sederhana saat ini berkisar Rp1,7 juta hingga Rp2 juta per bulan, belum termasuk kebutuhan pokok lain seperti pangan, transportasi, dan kesehatan.
Oleh karena Kondisi tersebut, menurutnya membuat banyak rumah tangga terjebak, dalam tekanan keuangan berkepanjangan.
Tak hanya pekerja berupah minimum, tekanan juga mulai dirasakan kelas menengah.
Purwadi bahkan mengungkapkan, berdasarkan sejumlah riset, fenomena “makan tabungan” kini semakin meluas di kelompok tersebut.
“Kelas menengah sudah mulai menguras tabungan dalam porsi besar. Ini sudah muncul dalam kajian akademik dan bahkan diberitakan media internasional,” ujarnya.
Maka dari itu, untuk menghadapi situasi tersebut, ia mendorong masyarakat untuk memperketat pengelolaan keuangan dengan mengutamakan kebutuhan prioritas dan memperkuat tabungan.
“Mau tidak mau, masyarakat harus mengatur skala prioritas. Belanja yang penting saja dan, kalau bisa, perkuat saving,” katanya.
Kendati demikian, Purwadi menegaskan bahwa ketahanan ekonomi rumah tangga tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.
Ia juga meminta negara hadir melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berempati, meski mengingatkan risiko subsidi yang kerap salah arah.
“Kondisi ini menunjukkan masyarakat sudah lelah dengan kerja-kerja real, lalu tergoda jalan instan. Negara harus hadir, tapi dengan kebijakan yang tepat,” tegasnya.
Menutup pernyataanya Purwadi menegaskan, menghadapi tekanan ekonomi di tahun 2026. Ukuran keberhasilan ekonomi tidak cukup dilihat dari angka pertumbuhan semata.
Melainkan dari ketahanan keuangan dan mental masyarakat ditengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya mereda.(*)
