Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan perlindungan kawasan pesisir sebagai prioritas pembangunan tahun 2025. Fokus ini tidak hanya diarahkan pada penyelamatan ekosistem, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi warga yang bergantung pada sektor pariwisata dan perikanan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Berau, Hendra Pranata, mengungkapkan bahwa empat pulau wisata Derawan, Maratua, Sambit, dan Balikukup mengalami abrasi cukup parah. Kondisi tersebut mulai mengganggu aktivitas usaha masyarakat serta mobilitas wisatawan.
“Kalau garis pantai terus mundur, bukan hanya lingkungannya yang kena. Usaha masyarakat, homestay, spot diving, hingga wilayah perikanan juga ikut terdampak,” jelasnya.
Hendra menegaskan bahwa pembangunan pengaman pantai harus dipandang sebagai investasi jangka panjang demi menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, proyek ini tidak boleh hanya menitikberatkan pada hasil fisik.
“Jangan sampai pembangunan pengaman pantai malah menutup ruang usaha warga. Proyek ini harus menguatkan ekonomi mereka, bukan sebaliknya,” tegasnya.
DPUPR memastikan desain konstruksi akan mengikuti hasil kajian lingkungan dan ekonomi yang saat ini tengah dilakukan. Pendekatan tersebut juga menjadi evaluasi dari pengalaman sebelumnya, ketika pembangunan pengaman pantai di Derawan dihentikan karena berpotensi mengganggu habitat penyu serta aktivitas wisata.
“Kami tidak ingin lagi bekerja terburu-buru. Semua harus terukur, seluruh keputusan berdasarkan data,” katanya. Meski seluruh izin sudah lengkap, ia menegaskan bahwa pengerjaan tetap akan diawasi ketat agar tidak mengganggu area bertelur penyu.
Untuk menjamin keseimbangan antara konservasi dan aktivitas ekonomi, DPUPR bekerja sama dengan World Wildlife Fund (WWF) sebagai mitra teknis dalam verifikasi zonasi dan desain proyek.
“WWF memastikan konstruksi yang dibangun tetap ramah terhadap biota laut. Jadi tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga aman bagi ekosistem,” ujarnya.
Pada 2024, kegiatan kajian memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 1,5 miliar. Sementara pembangunan fisik direncanakan berlangsung mulai 2025, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 10–15 miliar.
Hendra berharap masyarakat dapat memahami bahwa pembangunan ini merupakan langkah penting untuk masa depan pariwisata Berau.
“Pantai adalah aset utama masyarakat dan pariwisata. Menjaganya berarti menjaga pendapatan warga, melindungi lapangan kerja, dan memastikan aktivitas wisata tetap berjalan,” tutupnya.(*)
