Tanjung Redeb – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah dan pejabat publik agar menahan diri dari perilaku pamer kemewahan serta mengurangi pesta seremonial di tengah kondisi sosial yang sensitif. Menurut Tito, flexing gaya hidup pejabat maupun keluarga bisa menjadi pemicu keresahan masyarakat.
“Semua kegiatan yang kesannya pemborosan ditunda dulu. HUT, acara kedinasan, sampai acara pribadi, cukup dengan tumpengan atau santunan anak yatim. Jangan pesta dengan musik dan kemewahan. Itu bisa jadi amunisi baru yang memicu keresahan,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi beberapa waktu lalu.
Tito juga menegaskan agar kepala daerah tidak bepergian ke luar negeri, baik untuk dinas maupun keperluan pribadi. Ia meminta setiap kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing untuk memastikan situasi tetap terkendali bersama Forkopimda.
Imbauan Mendagri itu mendapat dukungan dari Forum Muda Merah Putih Kalimantan Timur (Forda). Ketua Forda, Mikael Singiang, menilai langkah Pemkab Berau yang menunda sejumlah rangkaian perayaan Hari Jadi sudah sejalan dengan pesan kesederhanaan yang disampaikan pemerintah pusat.
“Kami mengapresiasi keputusan Pemkab Berau. Ini langkah yang tepat agar suasana tetap kondusif. Lebih baik energi diarahkan pada kegiatan yang sederhana tapi langsung menyentuh masyarakat, seperti santunan untuk yatim piatu atau bantuan sosial,” kata Mikael.
Namun, ia mengingatkan agar kepala daerah konsisten menjalankan imbauan Mendagri. “Jangan sampai ada pejabat justru bepergian ke luar daerah saat situasi rawan. Masyarakat butuh pemimpinnya hadir di tempat. Itu bagian dari tanggung jawab moral dan politik,” ujarnya.
Mikael menambahkan, generasi muda siap membantu menjaga suasana tetap damai. Namun, ia menegaskan, teladan itu harus dimulai dari pemimpin daerah. “Kalau rakyat diminta tenang, maka pejabat pun harus menunjukkan sikap yang sama,” tuturnya.(*/)
