Samarinda – Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) di depan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, sempat memanas sebelum akhirnya diterima untuk berdialog, pada Senin (23/2/2026).
Sejak pukul 14.00 Wita, ratusan mahasiswa memadati halaman kantor Gubernur Kaltim. Mereka berorasi secara bergantian sambil membacakan pernyataan sikap yang tertuang dalam Pakta Integritas.
Dalam aksinya, GERAM menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Tujuh poin tersebut meliputi evaluasi dan pemerataan Program Gratispol, penanganan kerusakan ekologis, pemerataan pembangunan infrastruktur, penghentian praktik politik dinasti, perlindungan hak buruh dan masyarakat adat, jaminan kebebasan berekspresi, serta transparansi pengelolaan APBD Kaltim.
Koordinator lapangan (Korlap) GERAM, Angga, menyebut Program Gratispol menjadi sorotan utama massa aksi.
Menurutnya, program unggulan Pemprov Kaltim itu belum dirasakan secara merata, khususnya oleh kalangan mahasiswa.
“Tuntutan ada tujuh yang kami bawa. Kami menyoroti Gratispol yang sampai hari ini belum merata di Kaltim. Pemprov bicara besar di media, tapi implementasinya di lapangan sangat minim,” ujar Angga, saat ditemui awak media.
Ia juga menyinggung janji-janji pemerintah daerah terkait pendidikan dan layanan kesehatan gratis yang dinilai belum terealisasi sebagaimana disampaikan kepada publik.
Angga bahkan menyebut Gratispol tidak sesuai dengan narasi kampanye Gubernur Kaltim.
“Kami menyebutnya Waluhpol, bohong. Katanya mau membangun Kaltim lebih baik, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Faktanya tidak nyata, hanya omon-omon,” katanya.
Situasi sempat memanas ketika massa aksi berupaya mendekati pintu utama kantor Gubernur.
Untuk diketahui, berdasarkan pantauan media ini dilapangan, adu argumen dan aksi saling dorong terjadi antara mahasiswa dan aparat keamanan. Ketegangan kemudian mereda setelah dilakukan negosiasi.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, turun langsung menemui massa kemudian duduk bersama mahasiswa di pelataran kantor Gubernur.
Orang nomor satu di Kaltim itu menyatakan, pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan berjanji menjadikan aspirasi mahasiswa sebagai bahan evaluasi kebijakan.
“Pemerintah tidak anti kritik. Apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa akan kami jadikan bahan evaluasi,” ujar Rudy.
