Samarinda – Program bantuan pendidikan Gratispol yang menjadi salah satu janji politik utama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur, Seno Aji, kembali menuai sorotan publik.
Meski sejak masa kampanye, keduanya menegaskan pendidikan sebagai hak dasar masyarakat, implementasi program tersebut kini dipertegas hanya berlaku untuk kelas reguler, dan tidak mengakomodasi kelas pekerja atau eksekutif.
Penegasan itu disampaikan Rudy menyusul, polemik pembatalan penerima Gratispol bagi mahasiswa S2 kelas eksekutif di Institut Teknologi Kalimantan (ITK), yang sempat memicu reaksi publik dalam beberapa pekan terakhir.
Rudy bilang, jika mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 24 Tahun 2025, Gratispol memang secara eksplisit hanya diperuntukkan bagi mahasiswa kelas reguler.
Dengan demikian, mahasiswa kelas eksekutif atau ekstensi dipastikan berada di luar skema bantuan tersebut.
“Program ini diperuntukkan bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya pelajar dan mahasiswa yang berdomisili minimal tiga tahun di Kaltim. Selain itu, hanya untuk kelas reguler, bukan kelas ekstensi atau eksekutif,” kata Rudy Mas’ud, Senin (9/2/2026).
Rudy mengakui, dalam pelaksanaan Gratispol tahun 2025 yang menjangkau puluhan ribu penerima, masih terdapat sebagian kecil mahasiswa yang belum menerima bantuan atau mengalami kesalahpahaman.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan ketidaksesuaian persyaratan, bukan penghentian kebijakan secara sepihak.
Meski membatasi kelas eksekutif, Pemprov Kaltim memastikan bahwa program Gratispol tetap difokuskan untuk jalur reguler mulai dari S1 hingga S3, termasuk bagi kalangan guru yang diprioritaskan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kami meyakini, kalau gurunya hebat, maka akan lahir generasi dan mahasiswa yang lebih hebat pula,” ujar Rudy.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemprov Kaltim bahkan memproyeksikan peningkatan signifikan anggaran Gratispol hingga Rp1,3 triliun, dengan target menjangkau ratusan ribu mahasiswa di berbagai jenjang pendidikan tinggi, baik yang menempuh studi di dalam maupun di luar daerah.
Orang nomor satu di Kaltim itu juga tidak menampik bahwa Gratispol merupakan program baru yang masih membutuhkan penyempurnaan.
Ia mengakui adanya kekeliruan persepsi di masyarakat dan membuka ruang evaluasi agar kebijakan tersebut dapat berjalan lebih tertib dan akuntabel.
“Karena ini program perdana, tentu belum sempurna. Kami terbuka terhadap kritik dan saran, dan pembenahan akan terus dilakukan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat,” pungkasnya.
