Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa rotasi pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
Pasalnya, hingga saat ini pemerintah tengah fokus menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2026.
“Sabar, kita lagi menyusun sekarang ini, menyusun anggaran untuk tahun 2026. Yang paling penting adalah pertanggungjawaban laporan keuangan sebagai laporan kerja. Setelah itu baru kita agendakan rotasi jabatan,” tegas Rudy, saat ditemui awak media usai memimpin HUT Korpri ke-54 di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Senin (1/12/2025).
Ia menambahkan, seluruh konsentrasi pemerintah daerah saat ini tertuju pada penyelesaian pekerjaan akhir tahun.
Setelah seluruh proses tuntas, barulah pembahasan terkait mutasi dan rotasi pejabat akan mulai dilakukan.
“Kita selesaikan ini dulu. Kita lagi konsentrasi untuk di akhir tahun ini. Selesai itu, baru kita mulai dengan yang lain, termasuk soal pejabat Eselon II,” ujarnya.
Terkait dengan ancaman praktik transaksional dalam penempatan jabatan, Rudy menepis tudingan tersebut dan memastikan, seluruh proses di Pemprov Kaltim berjalan profesional, serta bebas dari kepentingan tidak sehat.
“Yang jelas, di Pemprov tidak ada yang namanya transaksional. Yang ada adalah profesionalisme dan kompetensi. Itu yang paling utama; yang lain menyusul,” tegasnya.
Rudy juga menekankan bahwa jabatan hanya akan diberikan kepada ASN yang memiliki kemampuan dan prestasi nyata.
“Kalau tidak punya kapasitas dan tidak punya kapabilitas, saya pastikan orang yang punya prestise adalah orang yang berprestasi,” katanya.
Diakhir ia mengakui bahwa seluruh proses akan tetap dilakukan secara terbuka, baik melalui seleksi terbatas maupun rotasi internal.
“Semua terbuka. Sebagian ada yang melalui seleksi, sebagian ada yang rotasi,” pungkasnya.(*)
