Tanjung Redeb — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Berau kembali melayangkan kritik keras terhadap tata kelola layanan kesehatan di daerah. Setelah menyuarakan lima tuntutan dalam aksi bersama di depan DPRD Berau, kini organisasi mahasiswa itu menyoroti kinerja Dinas Kesehatan yang dinilai lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Ketua Umum HMI Cabang Berau, Ayatullah Khomeiny, menegaskan bahwa Dinas Kesehatan tidak bisa sekadar melempar tanggung jawab kepada rumah sakit maupun puskesmas. “OPD harus paling depan dalam bertanggung jawab, bukan bersembunyi di balik taktik licik dengan menyalahkan pihak rumah sakit,” ujarnya, Jumat, 3 Oktober 2025.
Menurut Ayatullah, perbaikan yang dilakukan RSUD Abdul Rivai semestinya berjalan beriringan dengan peningkatan mutu puskesmas. Ia menyoroti persoalan mendasar seperti kekurangan tenaga medis, jam layanan yang tidak 24 jam, hingga keterbatasan peralatan. “Sistem kesehatan adalah satu kesatuan. Jika puskesmas gagal ditata, masyarakat di kampung dan kecamatan akan terbebani,” katanya.
HMI menilai kebijakan Dinas Kesehatan yang memberi tenggat satu tahun bagi RSUD untuk berbenah, sementara target perbaikan internal dinas disebut tiga tahun, mencerminkan ketidakseimbangan. “Itu bukan semangat kolaborasi, melainkan drama usang yang hanya menambah keresahan masyarakat,” ucap Ayatullah.
Ia juga mendesak agar layanan kesehatan di Berau mengacu pada praktik terbaik di daerah lain, mulai dari pemberian layanan gratis, operasional puskesmas 24 jam, hingga peningkatan jumlah tenaga kesehatan. “Kalau tidak mampu meng-handle masalah kesehatan di Berau, sampaikan permintaan maaf kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bentuk transparansi, HMI menantang Kepala Dinas Kesehatan Berau untuk membuka data serapan anggaran dan rincian peruntukannya. “Masyarakat berhak tahu bagaimana uang daerah digunakan,” kata Ayatullah.(*/)
