Samarinda – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin, menegaskan agar Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH) bisa memperketat langkah mitigasi bencana di Kalimantan Timur (Kaltim).

Peringatan itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XII bersama KemenLH, merespon rentetan bencana ekologis yang terjadi di Pulau Sumatera dan Aceh.

Syafruddin menegaskan, Kaltim memiliki tingkat kerawanan bencana yang juga sangat tinggi. Bahkan, berpotensi mengalami tragedi serupa seperti di Sumatera dan Aceh.

Pasalnya, hal tersebut dipicu oleh masifnya aktivitas perusahaan tambang berskala besar yang terus membuka hutan tanpa kontrol ketat.

“Kita harus menahan agar peristiwa di pulau Sumatera tidak terulang di Kaltim. Di Kaltim itu sangat rawan, karena banyak perusahaan raksasa yang menggunduli hutan serta mencemari sungai,” tegasnya, Kamis (4/12/2025).

Syafruddin bilang, terdapat sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kaltim. Seperti PT KPC, PT Berau Coal, PT Indominco, PT Bayan, PT ITM Group, PT Kideco, hingga PT GAM di Kutai Timur (Kutim).

Yang aktivitas pertambangannya terus meluas, dan telah meninggalkan kerusakan lingkungan yang sangat serius.

Syafruddin juga mengatakan bahwa berdasarkan data yang ia himpun, terdapat sekitar 1.700 lubang tambang yang belum direklamasi di Kaltim.

Bahkan lebih ironis lagi, kata dia, sudah ada lima puluh satu anak yang telah meninggal, akibat tenggelam di lubang-lubang tambang tersebut.

“Itu baru korban jiwa karena lubang tambang. Belum termasuk potensi korban yang bisa timbul jika terjadi bencana seperti di Sumatera,” tegasnya.

Oleh karena itu, politisi Partai PKB ini mendesak, agar KemenLH sudah seyogianya memperketat seluruh proses perizinan lingkungan.

Termasuk tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Serta meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan tambang, yang kembali ingin melakukan pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“KemenLH harus benar-benar memperhatikan ini. Perusahaan yang mengajukan AMDAL harus diteliti lebih ketat. Tujuannya untuk meminimalisir risiko bencana yang bisa menelan korban seperti di Sumatera,” tegasnya.

Diakhir pria yang akrab disapa Udin PKB itu berharap agar, pemerintah bisa menangani persoalan ini secara serius dan tidak terbata-bata.

“Saya mohon ada atensi. Jangan sampai daerah lain, termasuk Kaltim, mengalami tragedi yang sama seperti di Pulau Sumatera,” pungkasnya.(*)