Kutai Barat – Di tengah polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar, kondisi infrastruktur dasar di sejumlah wilayah justru memprihatinkan.
Salah satunya terjadi di Kaltim, tepatnya di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), di Desa Dilang Puti, jalan utama yang menjadi akses harian warga rusak parah dan belum tertangani hingga kinim
Kondisi tersebut bukan kasus tunggal, melainkan gambaran umum kerusakan ruas jalan di berbagai titik Kutai Barat.
Warga Kecamatan Bentian Besar, Arief Witara, mengungkapkan kerusakan jalan semakin parah saat hujan turun.
Jalan tanah berubah menjadi lumpur, membuat kendaraan sering terjebak dan aktivitas warga terganggu.
“Biasanya perjalanan ke kota bisa ditempuh sekitar satu setengah jam. Tapi kalau hujan atau ada truk besar tersangkut, bisa sampai tiga jam,” kata Arief, Minggu (28/2/2026).
Ia menyebut, ketika truk besar terjebak di tengah jalan, arus lalu lintas bisa lumpuh total.
Warga terpaksa menunggu proses evakuasi sebelum bisa kembali beraktivitas.
Menurut Arief, titik kerusakan tersebar di sejumlah ruas, mulai dari Jalan Desa Gunung Pancoran, Gunung Odong, hingga jalur Simpang Blusuk menuju perbatasan Simpang Kalimantan Tengah.
Kondisi jalan yang rusak parah membuat kendaraan kesulitan melintas, sementara truk-truk besar kerap terperosok di jalan berlumpur.
Arief menuturkan, setiap hari jalan tersebut dilintasi truk bermuatan 20.000 hingga 25.000 liter, termasuk truk tronton roda 10 yang beroperasi tanpa henti siang dan malam.
“Akibatnya, sisi jalan hancur. Yang tadinya lubang jadi danau, yang tadinya bagus justru jadi lubang,” ujarnya.
Padahal, berdasarkan surat imbauan Bupati Kutai Barat, ruas jalan tersebut masuk kategori kelas III dengan batas muatan sekitar 5 ton atau setara 6.000 liter.
Namun di lapangan, truk over dimension over loading (ODOL) terus melintas tanpa penindakan tegas, sehingga kerusakan jalan nasional itu kian parah.
Arief berharap Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat turun tangan mencari solusi konkret.
Pasalnya, Ia menilai persoalan ini tidak bisa terus dibiarkan karena berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan keselamatan warga.
“Harapannya pemerintah lebih serius. Masyarakat hanya minta akses jalan yang aman supaya ekonomi bisa berjalan normal,” katanya.
Namun disisi lain, Arief mengaku kecewa saat mendengar kabar pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim dengan nilai fantastis.
Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan masyarakat.
“Yang dibutuhkan warga sekarang bukan mobil mewah pejabat, tapi jalan yang layak dilalui. Setiap hari kami berjuang lewat jalan rusak,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan alasan pembelian mobil tersebut yang dikaitkan dengan upaya menjaga marwah daerah.
Menurut Arief, marwah pemimpin justru tercermin dari keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat.
“Seharusnya yang dijaga itu masyarakatnya, bukan marwah lewat barang mahal yang tidak urgen. Jangan membawa nama masyarakat atau marwah Kaltim untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Arief menilai pemerintah kerap cepat berpegang pada aturan ketika menyangkut kepentingan pejabat. Namun, saat menyangkut penegakan aturan tonase dan perlindungan jalan, langkah tegas belum terlihat.
Diakhir ia menegaskan, masyarakat tidak menuntut berlebihan. Mereka hanya ingin akses jalan yang layak agar aktivitas ekonomi berjalan dan taraf hidup meningkat.
“Kami tidak minta macam-macam. Kami cuma minta jalan kami layak dilalui,” pungkasnya.(*)
