TANJUNG SELOR – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta sejumlah organisasi masyarakat menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan, Senin sore (17/11).
Massa bergerak menggunakan kendaraan dari Tugu Cinta Damai menuju kantor DPRD di Jalan Ulin, mendesak lembaga tersebut mengambil tindakan tegas terhadap oknum anggota DPRD yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan.
Ketua HMI Bulungan, Zulfikar, dalam orasinya menegaskan bahwa kasus dugaan pengeroyokan oleh pejabat publik tidak boleh ditoleransi.
“Kami meminta DPRD menjelaskan kenapa situasi ini terus dibiarkan. Kami mendesak Badan Kehormatan memproses, memeriksa, dan mengumumkan pelanggaran kode etik. Keselamatan korban harus dijamin. Pengeroyokan oleh pejabat publik tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Zulfikar juga menilai adanya pernyataan kontradiktif dari pihak DPRD terkait posisi oknum yang diduga terlibat.
“Ada rekaman yang jelas memperlihatkan terduga membawa kursi. Jangan sampai DPRD terlihat melindungi oknum. Jika terbukti bersalah, kami minta anggota tersebut segera dipecat,” tambahnya.
Sementara Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, menyambut massa dengan mengatakan bahwa lembaga DPRD tidak akan menutupi persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa proses hukum tetap menjadi ranah kepolisian.
“Silakan mencari fakta dan berkomunikasi dengan kami. Kami tidak menutupi masalah apa pun,” kata Riyanto.
Wakil Ketua DPRD Bulungan, Tasa Gung, menegaskan bahwa lembaga DPRD tidak akan berpihak pada pihak yang bersalah.
“Ini murni ulah oknum, bukan lembaga. Kami sudah memberi ultimatum kepada partai yang bersangkutan. Jika terbukti, partai harus mengambil tindakan tegas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD, Sunaryo, mengutuk keras tindakan kekerasan apa pun, namun menekankan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai mekanisme.
“Oknum tersebut masih berstatus terduga. Kami menunggu proses hukum. Setelah itu, Badan Kehormatan akan bertindak,” jelasnya.
Ia juga menyatakan siap menandatangani komitmen untuk menindaklanjuti kasus ini sesuai peraturan yang berlaku.
Menutup pertemuan, Ketua DPRD Bulungan kembali menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum.
“Kami berharap proses hukum transparan. Jika anggota kami terlibat, tentu akan ada konsekuensinya. Namun soal pemecatan, ada mekanisme dan itu bukan sepenuhnya kewenangan DPRD,” ujar Riyanto.
Massa mahasiswa dan ormas berjanji akan terus mengawal proses penyelidikan hingga kasus ini mendapatkan kejelasan dan tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat. (Lia)
