TANJUNG REDEB – Meskipun tak ada tindakan anarkis saat gelaran aksi massa pada Senin (1/9/2025) siang di depan kantor DPRD Berau, namun pendemo yang tergabung dalam Aliansi Berau Menggugat berhasil menarik ketua dan para anggota DPRD Berau keluar dari gedung.
Tak hanya itu, keenambelas wakil rakyat yakni Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto, Wakil I Ketua DPRD Berau Subroto dan Wakil II Ketua DPRD Berau Sumadi, dan beberapa anggota yaitu Rudi Mangunsong, Abdul Waris, Agus Uriansyah, Sutami, Arman Novriansyah, Frans Lewi, Vitalis, Nurung, Gideon Andris, Ahmad Rifai, Sri Kumalasari dan Elita Herlina, diajak duduk bersama di atas aspal untuk berdialog bersama aksi massa.
Setelah duduk, para wakil rakyat disodori orasi dan tuntutan yang dibawa oleh massa yang berdemonstrasi. Uniknya, para demonstran menyampaikan tuntutannya dengan posisi berdiri, sedangkan para wakil rakyat duduk di jalanan.
Satu persatu secara bergantian tuntutan diungkapkan, bahkan perwakilan dari masyarakat juga ikut menyuarakan uneg-unegnya kepada para wakil rakyat, yang selama ini dipercaya untuk menjadi penyambung lidah dan aspirasi masyarakat.
Tak hanya isu nasional, isu lokal seperti infrastruktur, kesehatan, tenaga kerja lokal hingga pembangunan gedung baru DPRD Berau ditolak mentah-mentah, lantaran dianggap nantinya justru membangun sarang baru para koruptor.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto yang menerima massa menyatakan akan siap membawa aspirasi yang dilontarkan para massa. Namun semuanya harus sesuai regulasi yang ada yakni melalui pengajuan.
“Saya berterimakasih kepada massa dan mahasiswa Berau yang memperjuangkan bukan hanya aspirasinya tetapi juga suara masyarakat. Aspirasi ini selanjutnya akan dibahas bersama di DPRD. Sedangkan untuk isu nasional akan diteruskan ke pemerintah pusat,” terangnya usai menerima semua aspirasi massa.
Persoalan tenaga kerja juga sempat disinggung oleh Dedet. Karena hal itu masih dalam pembahasan bersama pemerintah Provinsi Kaltim, karena peraturan daerah (Perda) yang ada belum cukup kuat tanpa dukungan Perbup.
“Kalau hanya Perda, perusahaan masih bisa mengelak. Karena itu, perlu adanya Perbup agar bisa memperkuat aturan yang ada sehingga perusahaan juga bisa lebih patuh,” tutupnya.
Meskipun sempat diwarnai teriakan dan omongan bernada tinggi, namun aksi demo massa berjalan aman hingga akhir. Semua aspirasi yang dibawa diharapkan bisa benar-benar ditindaklanjuti sebagai bentuk tanggungjawab wakil rakyat kepada masyarakat. (mel)
