TANJUNG REDEB – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan perkembangan terbaru terkait situasi campak secara nasional dan global. Pada 2025, jumlah penemuan kasus suspek campak meningkat signifikan hingga 147 persen dibandingkan tahun 2024. Kondisi tersebut membuat penguatan sistem kewaspadaan dini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mencegah penyebaran penyakit menular tersebut.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Suhartini, SKM, menjelaskan bahwa secara nasional memang terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) campak. Bahkan, pihaknya juga telah menerima surat edaran dari Kementerian Kesehatan terkait kewaspadaan terhadap peningkatan kasus.
Namun demikian, Suhartini menyebutkan bahwa Kabupaten Berau hingga saat ini tidak termasuk daerah yang mengalami KLB campak. “Secara nasional memang terjadi KLB campak. Kami juga sudah menerima surat dari Kementerian Kesehatan. Tetapi alhamdulillah untuk Kabupaten Berau tidak termasuk daerah yang mengalami KLB. Yang mendapat perhatian khusus justru daerah lain seperti Bontang yang harus meningkatkan cakupan imunisasi campak,” jelasnya Jumat (13/03/2026).
Meski tidak masuk dalam kategori KLB, Dinas Kesehatan Berau tetap meningkatkan kewaspadaan. Suhartini menegaskan bahwa imunisasi campak sangat penting untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity). Minimal 80 hingga 90 persen anak harus mendapatkan imunisasi agar penyebaran virus dapat ditekan.
“Imunisasi campak sangat penting. Anak-anak minimal harus mencapai cakupan 80 persen agar terbentuk kekebalan komunitas,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Berau, pada 2025 tercatat dua kasus positif campak yang ditemukan di wilayah Batu Putih pada akhir tahun. Selain itu terdapat 105 kasus suspek campak sepanjang tahun tersebut. Sementara pada 2026, sejak Januari hingga Maret, sudah tercatat 42 kasus suspek campak.
“Jika dibandingkan, tahun lalu ada 105 suspek dalam satu tahun. Sekarang baru tiga bulan sudah 42 suspek, dan sebagian besar berasal dari wilayah Sambaliung,” ungkapnya.
Meski demikian, seluruh kasus suspek tersebut masih dalam proses pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah benar positif campak atau tidak. Dinas Kesehatan berharap tidak ada tambahan kasus positif seperti yang terjadi tahun sebelumnya.
“Kami berharap dari kasus suspek yang diperiksa tidak ada yang positif. Tahun lalu ada dua kasus positif, mudah-mudahan tahun ini tidak ada,” tambahnya.
Suhartini juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam memberikan imunisasi kepada anak serta rutin memanfaatkan layanan posyandu.
“Campak sebenarnya penyakit lama yang sudah lama ada. Namun karena cakupan imunisasi menurun, penyakit ini kembali muncul. Padahal untuk membentuk kekebalan kelompok minimal cakupan imunisasi harus mencapai 90 persen,” jelasnya.
Sementara itu, Penanggung Jawab Program Imunisasi Dinas Kesehatan Berau, Adi, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar saat ini adalah meningkatnya kelompok masyarakat yang menolak imunisasi.
Menurutnya, penurunan cakupan imunisasi mulai terasa sejak masa pandemi COVID-19. Dalam tiga tahun terakhir, cakupan imunisasi di Berau terus mengalami penurunan bahkan berada di bawah 70 persen.
“Sejak COVID-19 kita sudah mulai merasakan penurunan cakupan imunisasi. Dalam tiga tahun terakhir terus turun bahkan di bawah 70 persen. Tahun lalu yang diharapkan bisa mencapai di atas 85 persen juga tidak tercapai,” ujarnya Jumat (13/03/2026).
Adi menilai rendahnya cakupan imunisasi dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari persepsi masyarakat, permintaan orang tua yang menolak vaksin, hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting. Selain itu, maraknya informasi hoaks di media sosial juga menjadi tantangan tersendiri.
“Sebagian masyarakat lebih percaya informasi dari media sosial yang belum tentu benar, termasuk hoaks tentang imunisasi,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan Berau terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tenaga kesehatan di lapangan serta melibatkan berbagai pihak lintas sektor.
“Kami terus melakukan edukasi setiap bulan melalui puskesmas dan tenaga kesehatan di lapangan. Selain itu kami juga mencoba melibatkan lintas sektor agar bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi,” pungkasnya. (fp*)
