TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut salah satunya ditunjukkan melalui kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan pada Jumat (6/2) di Ruang Tenguyun kantor bupati.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bulungan Kilat, Sekretaris Daerah Risdianto, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bulungan.
Kehadiran para pimpinan daerah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan sistem akuntabilitas kinerja birokrasi dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Bulungan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bulungan Kilat menegaskan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif bagi instansi pemerintah.
Menurutnya, SAKIP merupakan instrumen strategis yang sangat penting untuk memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang nyata dan terukur bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, melalui SAKIP pemerintah dituntut mampu menyelaraskan berbagai tahapan kerja mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga pelaporan kinerja secara sistematis dan terukur.
Dengan sistem tersebut, orientasi kerja birokrasi tidak lagi hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi lebih menekankan pada pencapaian hasil serta dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Wakil Bupati juga menekankan pentingnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Kedua hal tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, Pemkab Bulungan ingin membangun birokrasi yang profesional, berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Oleh karena itu, komitmen terhadap akuntabilitas dan reformasi birokrasi harus dimulai dari para pimpinan perangkat daerah dan diterapkan hingga ke seluruh jajaran organisasi.
“Kita ingin birokrasi di Bulungan menjadi birokrasi yang profesional, melayani, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya baru-baru ini.
Wakil Bupati juga menegaskan bahwa kegiatan evaluasi dan pendampingan yang dilaksanakan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai upaya memenuhi penilaian semata, tetapi harus menjadi momentum untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam sistem kerja pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan pemahaman serta kualitas implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bulungan.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga mendorong semakin banyak unit kerja yang mampu membangun dan mempertahankan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kepada seluruh peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Bulungan, Wakil Bupati berpesan agar mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Ia juga meminta para peserta terbuka terhadap berbagai masukan serta siap menindaklanjuti hasil evaluasi di unit kerja masing-masing.
“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh perangkat daerah dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan harapan agar seluruh jajaran pemerintah daerah senantiasa diberikan petunjuk dan kekuatan dalam mewujudkan pemerintahan Kabupaten Bulungan yang semakin akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bulungan,” pungkas Kilat. (ADV/Lia)
