SAMARINDA — Meskipun ada pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, namun semua program Pemprov Katim dipastikan tetap berjalan, seperti dua program unggulan Gratispol dan Jospol.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim, Dasmiah, menegaskan hal ini saat bertemu dengan awak media. Dirinya menyebut bahwa meski terjadi pengurangan alokasi DBH, Pemprov tetap berkomitmen menjaga agar program-program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu.
“Efisiensi memang harus dilakukan, tapi yang dikurangi hanya program yang tidak terlalu prioritas di masing-masing OPD. Untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, seperti Gratispol dan Jospol, sejauh ini tidak terdampak,” ujar Dasmiah, pada Selasa (14/10/2025).
Ia menjelaskan, pemangkasan DBH memang memaksa daerah melakukan penyesuaian belanja. Namun, hasil rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan tidak ada pengurangan untuk sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Sektor ini krusial. Rapat dengan TAPD menyimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada dampak langsung terhadap Gratispol maupun Jospol. Mudahan memang tidak akan terdampak ke depan,” tambahnya.
Gratispol Wujud Pemerataan Layanan Dasar
Program Gratispol merupakan salah satu kebijakan populis Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud–Seno Aji, yang menargetkan pemerataan akses layanan dasar bagi masyarakat, terutama di daerah tertinggal.
Dasmiah menjelaskan, program ini mencakup berbagai manfaat seperti pendidikan.
Mulai dari gratis dari jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi (S1–S3), layanan kesehatan gratis dan berkualitas, internet gratis di desa, bantuan seragam sekolah, bebas biaya administrasi kepemilikan rumah, hingga program umrah dan perjalanan religi gratis bagi marbot serta penjaga rumah ibadah.
Menurut Dasmiah, program perjalanan religi tersebut memiliki dampak sosial yang signifikan.
“Manfaatnya besar. Rumah-rumah ibadah menjadi lebih bersih, dan masyarakat merasa lebih nyaman beribadah. Jadi bukan sekadar memberangkatkan umrah, tapi ada nilai sosial dan spiritual yang tumbuh di masyarakat,” terangnya.
Jospol Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kerakyatan
Sementara itu, kata dia, Jospol difokuskan pada pembangunan ekonomi produktif dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.
Program ini mencakup hilirisasi industri pertanian, pengembangan teknologi dan pariwisata desa, peningkatan insentif bagi guru, pesantren, serta penjaga rumah ibadah, hingga revitalisasi Sungai Mahakam dan pembangunan infrastruktur strategis.
Selain itu, Jospol juga diarahkan untuk memperkuat iklim investasi dan kemitraan sektor swasta, sejalan dengan misi besar Pemprov Kaltim mewujudkan ekonomi hijau dan berkeadilan.
Janji Politik yang Harus Dijaga
Lebih lanjut, Dasmiah menekankan pentingnya menjaga kesinambungan program Gratispol dan Jospol sebagai bagian dari janji politik kepala daerah yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim.
“Program ini bukan sekadar kebijakan teknis, tapi bentuk komitmen moral antara pemimpin dan rakyat. Kami berharap program pro rakyat ini bisa terus berjalan sampai tuntas,” pungkasnya. (*)
