Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa fokus pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026 akan diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan provinsi.
Dari total pagu anggaran sekitar Rp850 miliar, sebanyak Rp600 miliar dialokasikan khusus untuk penanganan fisik jalan.
Kepada awak media, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyebutkan, kebijakan tersebut menjadi prioritas utama.
Sebagai upaya untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, serta memperkuat konektivitas antar wilayah.
“Pada 2026 kami memaksimalkan pelayanan jalan melalui pemeliharaan rutin. Fokusnya menjaga kondisi infrastruktur agar tidak mengalami kerusakan berat,” kata Firnanda, pada Sabtu (13/11/2025).
Ia menjelaskan, perbaikan dan pemeliharaan jalan provinsi diharapkan akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di tengah meningkatnya arus logistik seiring kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Firnanda, Pemprov Kaltim berkomitmen memastikan setiap penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi publik.
“Kita ingin setiap rupiah APBD berdampak langsung bagi kenyamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Sejumlah ruas strategis menjadi prioritas penanganan, di antaranya jalur penghubung Sotek–Bongan serta ruas Kutai Timur menuju Berau.
Pasalnya, kedua jalur tersebut dinilai sebagai urat nadi distribusi barang dan jasa antarkabupaten di Kaltim.
“Pemantapan akses di jalur-jalur ini sangat krusial karena menjadi jalur utama pergerakan ekonomi,” jelasnya.
Firnanda juga mengungkapkan bahwa tingkat kemantapan jalan provinsi di Kalimantan Timur saat ini telah mencapai 83 persen.
Capaian tersebut, kata dia, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui pemeliharaan berkala agar mobilitas masyarakat tidak terganggu.
“Intensitas lalu lintas logistik di jalur utama sangat tinggi. Karena itu, perbaikan jalan menjadi kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Selain kebinamargaan, dinas PUPR-PERA Kaltim, kata Firnanda tetap mengalokasikan anggaran untuk program pengendalian banjir disejumlah titik rawan, meski porsinya tidak sebesar anggaran pemeliharaan jalan.
“Pengendalian banjir tetap berjalan, namun fokus utama tahun depan tetap pada perbaikan dan pemeliharaan jalan,” pungkasnya.(*)
