Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil langkah serius menanggapi dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan kamar pasien di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penggunaan Hotel Atlet di kawasan Gelora Kadrie Oening Sempaja sebagai ruang perawatan tambahan bagi pasien.
Langkah ini diambil sebagai bentuk respons cepat atas keluhan masyarakat yang menilai RSUD AWS kerap menolak pasien dengan alasan kamar penuh, meski fakta di lapangan menunjukkan ketersediaan ruang sebenarnya masih ada.
“Kita diminta segera berkoordinasi dengan Dispora untuk membahas kerja sama agar Hotel Atlet dapat difungsikan sebagai ruang rawat tambahan,” ujar Jaya di Samarinda, belum lama ini.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi manajemen RSUD AWS untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik. Menurutnya, ketersediaan kamar tidak boleh diabaikan karena menyangkut hak dasar masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, terlebih di tengah penerapan program Kesehatan Gratis (Gratispol) oleh Pemprov Kaltim.
“Jangan sampai program gratispol ini tidak berjalan maksimal hanya karena persoalan tempat tidur yang tidak transparan,” tegasnya.
Dugaan ketidakterbukaan ini, kata Jaya, diperkuat oleh pengalaman tim Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang sempat kesulitan mencarikan kamar untuk seorang pasien. Setelah dilakukan koordinasi langsung oleh tim Wagub, kamar yang sebelumnya dinyatakan penuh mendadak tersedia.
“Ketika mereka bilang penuh, tapi setelah ditelepon tim Pak Wagub kamar bisa ada, berarti sebenarnya kan masih tersedia,” ujarnya menambahkan.
Dinas Kesehatan Kaltim, lanjutnya, akan memanggil Direktur RSUD AWS beserta jajaran manajemen rumah sakit dalam waktu dekat untuk meminta klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut.
Selain itu, pihaknya juga akan menelusuri penggunaan dana subsidi dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah diberikan untuk menunjang fasilitas rumah sakit.
“Subsidi dari pemerintah sudah besar, dan mereka juga punya dana BLUD. Jadi kalau ada fasilitas yang rusak, seharusnya bisa segera diperbaiki,” tutup Jaya.(has)
