TANJUNG SELOR – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kantor Wilayah Kalimantan Utara mencatat realisasi pendapatan negara di Bumi Benuanta hingga November 2025 mencapai Rp 2,4 Triliun. Capaian ini menunjukkan kinerja penerimaan yang relatif solid, namun di sisi lain masih menyisakan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan fiskal dan kualitas belanja negara.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Utara, Ika H. Novianti, dalam konferensi pers APBN 2025 yang digelar di Lantai 3 Kantor DJPB Kaltara, Jalan Sutoyo, Tanjung Selor.
Menurut Novianti, penerimaan negara tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.049,54 miliar serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp346,76 miliar.
Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas menjadi kontributor terbesar dengan nilai mencapai Rp852,07 miliar, mencerminkan peran sektor usaha dan aktivitas ekonomi domestik dalam menopang penerimaan negara.
Namun demikian, capaian pendapatan tersebut masih belum sebanding dengan besarnya belanja negara di Kalimantan Utara. Hingga November 2025, total belanja negara tercatat sebesar Rp11.163,87 miliar, sehingga menimbulkan defisit regional sebesar Rp8.767,57 miliar.
Struktur belanja masih didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp4.121,66 miliar, menandakan tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer pusat.
“Ke depan, tantangannya bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memastikan belanja negara benar-benar produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar Novianti.
Dari sisi keuangan daerah, kondisi fiskal Kalimantan Utara justru menunjukkan kinerja yang relatif lebih sehat. Realisasi Pendapatan Daerah hingga November 2025 mencapai Rp9.552,49 miliar, dengan Belanja Daerah sebesar Rp7.472,13 miliar, sehingga menghasilkan surplus Rp2.080,35 miliar.
Meski demikian, struktur belanja daerah masih didominasi Belanja Pegawai yang mencapai 38,92 persen, sementara Belanja Modal baru berkontribusi 10,99 persen, yang menimbulkan catatan kritis terkait ruang fiskal untuk pembangunan jangka panjang.
Pada tataran makroekonomi, perekonomian Kalimantan Utara tumbuh 4,61 persen (year-on-year) pada Triwulan III 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), serta masuknya investasi swasta.
Inflasi pada November 2025 tercatat 2,72 persen (y-on-y), masih dalam rentang terkendali, sementara neraca perdagangan Oktober 2025 mencatat surplus sebesar US$68,77 juta.
Meski indikator makro menunjukkan tren positif, forum Kementerian Keuangan menilai perlu adanya fokus lanjutan pada penguatan daya beli masyarakat, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta peningkatan kapasitas sisi penawaran (supply side) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
Kemudian Isu strategis lain yang mengemuka adalah potensi ekonomi hijau Kalimantan Utara. Provinsi ini memiliki 86,90 persen tutupan lahan yang didominasi hutan primer dan sekunder, serta 13 kesatuan hidrologis gambut dengan luas mencapai 347.541 hektare.
Dari sisi energi, potensi PLTA Sungai Kayan diperkirakan mencapai 9.000 MW, dan wilayah Kaltara juga sangat prospektif untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan radiasi matahari rata-rata 4–5 kWh/m² per hari.
Potensi besar tersebut dinilai belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam menarik investor strategis, terutama di sektor energi bersih. Pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong investasi hijau sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara ke depan.
Dengan demikian, capaian pendapatan negara yang menembus Rp2,39 triliun menjadi modal awal yang positif. Namun, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara akan sangat ditentukan oleh kualitas belanja, efektivitas kebijakan fiskal, serta keberanian melakukan transformasi menuju ekonomi hijau dan inklusif. (Lia)
