Tanjung Redeb – Perubahan sistem penilaian pembangunan kampung menjadi tantangan baru bagi Kabupaten Berau. Mulai 2025, pemerintah pusat resmi menggunakan Indeks Desa sebagai standar evaluasi, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) yang sebelumnya diterapkan. Sistem baru ini menuntut pendataan lebih rinci dan indikator yang lebih ketat.
Di tengah perubahan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau memastikan tetap fokus menjaga keberlanjutan pembangunan kampung hingga 2026. Berdasarkan evaluasi terakhir, Berau saat ini memiliki 22 Kampung Mandiri, 48 Kampung Maju, dan 30 Kampung Berkembang.
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, mengatakan bahwa mempertahankan status Kampung Mandiri menjadi target realistis di tengah standar baru yang lebih menyeluruh. Menurutnya, capaian 22 Kampung Mandiri yang ada saat ini sudah cukup baik, namun membutuhkan strategi yang lebih matang agar tidak mengalami penurunan status.
“Untuk tahun 2026, target Kampung Mandiri tetap 22. Penilaian sekarang sudah menggunakan Indeks Desa yang indikatornya lebih ketat dibandingkan IDM,” ujarnya.
Selain mempertahankan kampung mandiri, DPMK juga membidik peningkatan jumlah Kampung Maju. Sedikitnya dua hingga tiga kampung berstatus Berkembang diproyeksikan dapat naik kelas melalui pembinaan yang terfokus dan berkelanjutan.
Upaya tersebut dilakukan lewat penguatan kapasitas pemerintahan kampung, peningkatan peran masyarakat, serta dukungan tenaga pendamping desa. Ketiganya dinilai menjadi kunci untuk mendorong kemandirian dan daya saing kampung.
Tenteram menegaskan bahwa peningkatan status kampung tidak semata didasarkan pada indikator administratif, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal, perbaikan layanan dasar, dan kualitas sumber daya manusia.
Di sisi lain, DPMK juga mengingatkan pemerintah kampung agar lebih cermat dalam penggunaan Anggaran Dana Kampung (ADK). Pasalnya, ADK pada 2026 diproyeksikan mengalami penurunan sehingga pemanfaatannya harus lebih tepat sasaran.
“Anggaran harus diarahkan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Prioritas penggunaan dana pun diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti ketersediaan air bersih, perbaikan infrastruktur vital, serta penguatan layanan publik di kampung.
Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan adaptasi terhadap sistem penilaian baru, DPMK optimistis pembangunan kampung di Berau tetap dapat berjalan dan meningkat meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal. (ADV)
