SAMARINDA – Rencana Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim menggunakan sebagian anggaran pengembangan desa wisata untuk promosi melalui influencer mendapat sorotan publik. Namun hal ini dipastikan tak menggeser program prioritas lain seperti pembangunan fisik desa wisata.
Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan hal itu. Menurutnya, promosi menjadi kebutuhan mendesak agar destinasi unggulan Kaltim lebih dikenal luas.
“Pembangunan fisik sudah berjalan. Tantangan kita bukan kekurangan destinasi, tapi kurangnya promosi. Untuk apa punya tempat bagus kalau tidak dikenal orang” ujarnya, Jumat (3/10/2025).
Ririn menjelaskan, strategi promosi melalui influencer dipilih karena lebih efektif menjangkau audiens nasional hingga internasional. Dengan anggaran Rp1,7 miliar, Dispar menargetkan peningkatan kunjungan wisata sebesar 30 persen.
“Kalau promosi berhasil, dampak ekonominya bisa jauh lebih besar dari nilai anggaran. Jadi jangan hanya lihat nominalnya, tapi multiplier effect bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pasalnya, APBD terbatas sehingga pembangunan desa wisata perlu dukungan swasta, perbankan, dan Bank Indonesia, baik dalam infrastruktur, pembiayaan, maupun pengenbangan ekonomi kreatif.
Ia juga memastikan bahwa pelaksanaan program akan tranparan. Influencer yang terlibat, wajib melalui agensi resmi berbadan hukum, dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
“Ini bukan proyek seremonial. Harus ada standar kerja dan SPJ. Outputnya jelas, profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menutup pernyataanya, ia mengajak seluruh masyarakat Kaltim, dapat memberi kesempatan agar program tersebut bisa berjalan dengan maksimal.
“Kalau hasilnya signifikan, manfaatnya akan dirasakan bersama. Evaluasi bisa dilakukan setelah programnya berjalan,” tandasnya.
