Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) memastikan program relokasi rumah warga terdampak banjir di Kampung Long Ayap akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026.
Kepala Bidang Perumahan Disperkim Berau, Juli Mahendra, mengatakan hingga saat ini pelaksanaan teknis relokasi masih menunggu terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Meski demikian, program tersebut telah masuk dalam perencanaan dan menjadi prioritas daerah.
“DPA-nya memang belum keluar, tapi gambaran besarnya relokasi ini akan mulai dilaksanakan di tahun 2026,” ujar Juli Mahendra.
Ia menjelaskan, selain program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Disperkim juga mengalokasikan anggaran untuk kegiatan relokasi rumah warga korban banjir bandang di Kampung Long Ayap. Dari total 76 kepala keluarga terdampak, pada anggaran murni 2026 direncanakan sebanyak 37 rumah akan dibangun.
“Untuk anggaran murni tahun ini kemungkinan hanya sekitar setengahnya dulu, yaitu 37 KK atau 37 rumah yang direlokasi,” jelasnya.
Juli menambahkan, belum keluarnya DPA serta belum ditetapkannya pejabat pelaksana kegiatan disebabkan adanya pergantian pimpinan di Disperkim. Kepala dinas yang baru dijadwalkan kembali bertugas pada 13 Januari 2026.
Meski demikian, ia memastikan usulan relokasi tersebut telah diakomodir dan sejalan dengan arahan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang menetapkan program perumahan dan relokasi sebagai skala prioritas daerah.
“Ini sesuai dengan visi Ibu Bupati, termasuk program BSPS dan relokasi, yang juga sejalan dengan program strategis nasional Asta Cita Presiden Prabowo tentang pembangunan tiga juta rumah,” katanya.
Untuk lokasi relokasi, Juli menyebutkan hingga kini belum ditetapkan secara resmi dan masih menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati. Penetapan lokasi akan dilakukan setelah seluruh proses administrasi dan penganggaran rampung.
Dari sisi teknis, Disperkim telah melakukan pendataan dan observasi lapangan terhadap rumah-rumah warga yang roboh, hanyut, maupun yang masih berdiri. Pendataan juga mencakup sarana dan prasarana pendukung yang terdampak, meski penanganannya akan melibatkan OPD lain sesuai kewenangan.
“Banyak rumah warga yang hanyut dan roboh, sementara mereka saat ini masih menumpang di rumah keluarga. Lokasi kampung juga sangat dekat dengan bantaran sungai, sehingga relokasi dinilai sangat perlu untuk mencegah risiko bencana berulang,” jelasnya.
Untuk spesifikasi bangunan, rumah relokasi direncanakan bertipe 36 dengan dua kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Seluruh rumah akan dibangun dengan desain dan tipe yang sama menggunakan konstruksi semi permanen.
“Lantainya beton, sementara bagian atas menggunakan kayu,” terang Juli.
Ia berharap, pembangunan tahap awal 37 unit rumah relokasi ini dapat menjadi langkah awal penanganan bencana banjir tahunan di wilayah tersebut. Ke depan, pemerintah daerah menargetkan seluruh rumah terdampak dapat direlokasi, baik melalui APBD murni, APBD Perubahan, maupun dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Harapan kami, relokasi ini bisa selesai bertahap dan menjadi solusi jangka panjang, tidak hanya untuk Long Ayap, tetapi juga kampung-kampung lain yang rawan terdampak banjir,” pungkasnya.(*)
