TANJUNG SELOR – Meski Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari APBN mengalami penurunan di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Utara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memastikan tidak akan mengendurkan fokus pembangunan terutama di wilayah perbatasan yang selama ini menjadi harapan masyarakat.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur perbatasan tetap menjadi prioritas dalam pembahasan RAPBD 2026. Ia optimistis, usulan percepatan penyelesaian konektivitas jalan dan jembatan perbatasan dapat terakomodasi pemerintah pusat.
“Insyaallah wilayah perbatasan, terutama konektivitas antarwilayah, bisa kita dorong. Mudah-mudahan apa yang diajukan Menteri Keuangan untuk tahun 2026 dapat masuk ke Kaltara, khususnya untuk penyelesaian jembatan di perbatasan,” ujar Gubernur.
Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius, turut menegaskan bahwa pembangunan perbatasan telah masuk dalam perencanaan strategis Bappeda. Meski penanganan wilayah perbatasan merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pemprov Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota tetap terlibat aktif dalam sinkronisasi program.
“TKD kita memang mengalami penurunan, tetapi kita tetap bersinergi dengan pemerintah pusat, seperti yang dilakukan Pak Gubernur beberapa waktu lalu,” jelas Bertius.
Hasil sinergi tersebut mulai terlihat. Menteri terkait telah menyatakan akan mengalokasikan Rp150 miliar untuk pembangunan konektivitas jalan perbatasan. Dana itu akan dikelola oleh instansi vertikal, yakni Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, untuk menentukan segmen prioritas yang dapat segera ditangani.
Bertius menambahkan bahwa perencanaan kegiatan telah disusun meski rincian alokasi anggaran masih diproses, seiring penyampaian nota keuangan di DPRD baru-baru ini.
Ia berharap ada perhatian lebih dari pemerintah pusat mengingat kebutuhan lapangan yang cukup besar.
Menurutnya, Rp150 miliar hanya cukup untuk penanganan jalur Malinau–Krayan, sementara kebutuhan sebenarnya jauh lebih besar.
Kendati demikian, ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mengatasi titik-titik krusial dalam jangka pendek.
Dengan komitmen kuat pemprov dan dukungan pusat, masyarakat perbatasan berharap percepatan konektivitas semakin nyata—membuka akses, memacu pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar. (lia)
