SAMARINDA – Pengalokasian anggaran sebesar Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur menuai perhatian publik. Nilai yang cukup besar tersebut memicu pertanyaan terkait urgensi proyek di tengah kondisi keuangan daerah.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa rencana renovasi tersebut telah melalui seluruh prosedur yang berlaku. Ia menjelaskan, kondisi bangunan yang sudah lama tidak digunakan menjadi faktor utama dilakukannya pembenahan.
“Rumah jabatan ini sudah puluhan tahun tidak ditempati, sehingga banyak bagian yang harus diperbaiki,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/4/2026).
Dari rincian yang diperoleh, anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah kebutuhan, di antaranya perbaikan ruang kerja gubernur sekitar Rp6 miliar, renovasi rumah jabatan gubernur Rp3 miliar, serta pembenahan ruang kerja wakil gubernur sebesar Rp1,2 miliar. Selain itu, terdapat juga pengadaan mebel serta fasilitas pendukung lainnya.
Rudy memastikan bahwa proses penganggaran dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme. Mulai dari penyusunan di internal pemerintah daerah, pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD, hingga mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
“Semua sudah sesuai SOP, dibahas bersama dan disetujui. Jadi prosesnya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci dasar perhitungan anggaran tersebut dan menyerahkannya kepada TAPD untuk penjelasan teknis lebih lanjut.
“Nanti teknisnya bisa ditanyakan langsung ke TAPD,” ujarnya singkat.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menekankan bahwa anggaran tersebut merupakan bagian dari pengelolaan aset pemerintah daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.
Menurutnya, rumah jabatan memiliki fungsi penting dalam mendukung aktivitas pemerintahan, termasuk sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan resmi dan penerimaan tamu negara.
“Fungsinya bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional yang menunjang fungsi rumah jabatan secara menyeluruh.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan seluruh tahapan telah dilakukan sesuai aturan, mulai dari perencanaan hingga pengesahan. Namun, besarnya nilai anggaran tetap menjadi perhatian publik yang kini menunggu realisasi proyek tersebut, termasuk hasil akhir yang dinilai harus sepadan dengan dana yang digelontorkan.
