TANJUNG SELOR – Pemerintah Negeri Sabah, Malaysia, menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam pemanfaatan hutan mangrove untuk mendorong ekonomi biru.
Ekonomi biru sendiri merupakan konsep pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir, tanpa merusak lingkungan laut.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, mengatakan kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM).
“Dari kerja sama ini akan banyak kegiatan yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi proyek,” ujarnya.
Ia juga menyebut, Kaltara memiliki potensi mangrove yang sangat luas, namun selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Salah satu lokasi yang menjadi contoh proyek pengelolaan mangrove berada di Desa Tepian, Kabupaten Nunukan.
Hari ini Rabu (8/4), pemerintah kaltara dan Sabah akan meninjau langsung perkembangan kegiatan di lokasi tersebut.
Selain di Desa Tepian, rencana pengembangan juga akan dilakukan di beberapa wilayah lain seperti Nunukan, Bulungan, dan kawasan KTT.
Menurut Zainal, hasil pengelolaan mangrove sudah mulai terlihat. Bahkan, ia menyebut adanya perbedaan hasil yang cukup signifikan, seperti pada budidaya udang yang lebih baik di kawasan mangrove.
Ia pun optimistis kerja sama ini dapat meningkatkan pendapatan daerah serta mendukung pembangunan di Kalimantan Utara.
Sementara itu, dari pihak Sabah, Ketua Penyelaras Sekretariat Sabah Maju Jaya, Datuk Haji Datu Rosmadi bin Datu Sulai JP, menjelaskan, bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan potensi mangrove di kedua wilayah.
Menurutnya, Sabah dan Kaltara memiliki kawasan mangrove yang luas dan berpotensi besar untuk dikembangkan bersama.
“Kita ingin membangun mekanisme kerja sama dan menggali potensi yang ada. Kedua wilayah ini memiliki mangrove yang sangat besar,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, Pulau Borneo memiliki potensi besar sebagai salah satu pusat “carbon biru” dunia, setelah Amazon dan Kongo.
Karena itu, kerja sama ini diharapkan dapat menjadikan wilayah perbatasan IndonesiaMalaysia sebagai salah satu pemain penting dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Ke depan, kedua pihak akan melakukan pertemuan teknis lanjutan untuk membahas detail kerja sama, termasuk mekanisme pelaksanaan di lapangan.
“Kerja sama ini juga direncanakan menjadi salah satu agenda dalam forum kerja sama kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia,” bebernya.
Dengan adanya kolaborasi ini, pemerintah berharap pengelolaan mangrove tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat di Kalimantan Utara. (Lia)
