TANJUNG REDEB – Menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026, Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengingatkan kampung-kampung berstatus mandiri agar benar-benar menunjukkan kemandiriannya. Menurutnya, label mandiri bukan sekadar status administratif, tapi harus tercermin dari kemampuan mengelola potensi sendiri.
Ia mencontohkan di Gunung Tabur saat ini ada dua kampung yang sudah menyandang status mandiri, yakni Kampung Maluang dan Merancang Ulu. Namun, ia menilai kampung mandiri semestinya tidak lagi terlalu bergantung pada bantuan pemerintah daerah.
“Kalau sudah mandiri, artinya sudah punya kekuatan sendiri. Jangan sedikit-sedikit mengajukan permintaan, apalagi di kondisi anggaran yang sedang diperketat,” ujarnya.
Said menyoroti kecenderungan kampung mandiri yang justru makin aktif mengajukan proposal pembangunan. Padahal, dengan keterbatasan fiskal tahun depan, tidak semua usulan bisa dipenuhi. Ia menyebut, permintaan yang masuk cukup beragam, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, turap, hingga pemecah ombak di wilayah pesisir dan kepulauan.
Menurutnya, solusi jangka panjang bukan hanya mengandalkan APBD, melainkan memperkuat sektor ekonomi kampung lewat Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). BUMK dinilai bisa menjadi mesin penggerak pendapatan asli kampung jika dikelola serius.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kemitraan dengan perusahaan. Namun, dukungan perusahaan tidak selalu berbentuk uang tunai. Ada mekanisme dan aturan yang harus dipatuhi, sehingga kampung perlu aktif menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.
“Jangan hanya buat proposal saat ada kegiatan seremonial saja. Harus ada program berkelanjutan yang jelas arahnya,” tegasnya.
Said mencontohkan keberhasilan BUMK Batu Bual Sejahtera di Pegat Bukur. Dari pengelolaan usaha yang konsisten, pendapatan asli kampung (PAK) mampu menembus Rp 103 juta dalam setahun, melonjak hampir dua kali lipat dibanding periode sebelumnya.
Keberhasilan itu bukan hanya soal angka. BUMK tersebut juga mampu menyerap sekitar 25 tenaga kerja lokal dengan upah setara UMK Berau. Bahkan, sebagian laba dialokasikan untuk beasiswa dan bantuan sembako bagi warga kurang mampu.
“Walaupun tiap tahun terdampak banjir, mereka tetap bisa berinovasi. Artinya potensi itu ada, tinggal bagaimana dikelola,” katanya.
Selain mengembangkan usaha, Said mendorong kampung untuk mengoptimalkan aset yang belum dimanfaatkan. Aset kampung bisa disewakan kepada pelaku usaha, termasuk ritel modern atau pengusaha lokal, sehingga menambah pemasukan tanpa harus menunggu bantuan dari luar.
Ia juga mengingatkan agar kampung tidak saling membandingkan diri secara berlebihan. Setiap wilayah memiliki karakter dan potensi berbeda yang harus digali sesuai kondisi masing-masing.
Di tingkat kabupaten, perencanaan sinergi dengan perusahaan difasilitasi melalui forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang digelar bersamaan dengan penyusunan RKPD. Dalam forum itu, perusahaan dapat melihat program mana yang bisa dibiayai bersama sebagai mitra pembangunan.
“Kita ingin kampung mandiri benar-benar kuat secara ekonomi. Kalau potensi digarap maksimal, ketergantungan pada bantuan bisa berkurang,” pungkasnya.(*)
