Samarinda — Kekhawatiran publik Benua Etam (julukan Kaltim) terkait kelanjutan perbaikan fender (dolphin) Jembatan Mahakam usai ditabrakan ponton pada 26 Februari 2025 akhirnya mulai terjawab.
Kepada awak media, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, memastikan bahwa dua perusahaan penabrak, kini telah bertanggung jawab penuh dan proses perbaikan telah berjalan.
Sabaruddin juga mengungkapkan bahwa progres perbaikan mencapai 6,23 persen, dengan target penyelesaian pada Januari atau Februari 2026.
Menurutnya, kedua perusahaan yang terlibat dalam insiden itu telah menunjukkan itikad baik, meski sebelumnya sempat dianggap inkooperatif karena komunikasi yang minim.
Pertama, PT Energi Samudera Logistik (ESL) diketahui menabrak rubber (pier) di Tiang 4. Perbaikan oleh perusahaan ini telah dinyatakan selesai dan kini memasuki proses penagihan biaya.
Kedua, PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudera (PMTS) bertanggung jawab atas kerusakan pada fender/dolphin, struktur utama yang menjadi pelindung jembatan dari benturan.
“Saat ini, fender tersebut dalam kondisi kosong sehingga berisiko tinggi apabila terjadi tabrakan lanjutan. Namun, PMTS disebut telah memulai progres perbaikan, dan kontraktornya siap melaksanakan pekerjaan dilapangan,” ungkapnya, usai menggelar RDP bersama BBPJN Kaltim, di kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Karang Paci, Kamis (26/11/2025).
“Kami minta kepada teman-teman media, tolong rehabilitasi nama baiknya mereka. Karena selama ini kita menganggap mereka tidak bertanggung jawab hanya karena minimnya komunikasi,” sambung Sabaruddin.
Kata dia, secara keseluruhan, perbaikan dilakukan di bawah kendali Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dengan kontrak kerja selama 180 hari. Proses ini turut didukung pihak asuransi, yang telah menuntaskan kewajiban pembayaran klaim.
Sabaruddin juga membenarkan bahwa sempat terjadi miskomunikasi antara Komisi II dan pihak terkait akibat pergantian Kepala BPPJN. Namun kini pejabat baru telah aktif memberi laporan berkala.
Meski progres berjalan, kontraktor menghadapi kesulitan teknis di lapangan, terutama pada pekerjaan di bawah jembatan yang terganggu oleh padatnya lalu lintas kapal, sehingga menghambat pemasangan tiang pancang.
Diakhir ia menegaskan bahwa untuk mengatasi hal ini, Komisi II langsung menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi pada sore hari.
“Kita akan mengundang Pelindo dan Dinas Perhubungan. Ini untuk memastikan arus lalu lintas di bawah jembatan bisa terkendali agar pekerjaan berjalan lancar,” pungkansya. (Has/Bey)
