BERAU – Pembangunan yang adil bukan sekadar soal pemerataan, tetapi juga memastikan setiap kebutuhan masyarakat terakomodir. Inilah yang tengah diperkuat Pemerintah Kabupaten Berau melalui penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh perangkat daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau. Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah, mengatakan PUG bukan hanya berbicara tentang perempuan, melainkan strategi untuk memastikan kebijakan daerah disusun secara adil dan tepat sasaran.
“Sering kali orang mengira PUG hanya untuk perempuan. Padahal ini tentang bagaimana kebijakan dan anggaran dibuat lebih adil dan tepat sasaran untuk semua,” ujarnya.
Menurutnya, program pembangunan yang tampak merata belum tentu sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok masyarakat tertentu. Karena itu, pendekatan responsif gender perlu diterapkan sejak tahap perencanaan hingga penganggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyebut, sejumlah kelompok masih membutuhkan perhatian khusus, seperti perempuan kepala keluarga, lansia, anak-anak, hingga masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Tanpa analisis yang matang, program pemerintah berisiko tidak menyentuh kebutuhan riil mereka.
Untuk memastikan implementasinya berjalan, setiap OPD telah memiliki focal point PUG. Mereka berperan sebagai penggerak sekaligus penghubung dalam mengintegrasikan prinsip responsif gender ke dalam program kerja masing-masing perangkat daerah.
Meski demikian, Rabiatul mengakui peningkatan kapasitas aparatur masih menjadi tantangan. Terutama dalam penyusunan dokumen teknis seperti Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang responsif gender.
“Kami ingin ini benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas administrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, penerapan PUG dapat diwujudkan melalui berbagai program konkret, seperti penyediaan zona aman sekolah, layanan publik yang lebih inklusif, hingga pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, pemerintah daerah optimistis kualitas program akan semakin baik. Manfaatnya pun diharapkan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar tertulis dalam laporan.
“Kalau perencanaannya tepat, dampaknya juga akan lebih nyata dirasakan masyarakat,” tutupnya.(*)
